Ridwan Kamil Sayangkan Sebagian Warga Sumedang Menolak Direlokasi dari Area Longsor

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyayangkan masyarakat di sekitar lokasi longsor Kabupaten Sumedang enggan direlokasi. Ia menilai proses edukasi mengenai hal ini tidak berjalan mudah.

Diketahui, pekan lalu terjadi longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sejumlah rumah tertimbun dan puluhan warga dinyatakan meninggal dunia.

"Saya apresiasi Pemkab Sumedang yang sudah akan menyiapkan relokasi pemukiman di Cimanggung ke lokasi yang lebih aman dan kita sudah tugaskan seluruh kepala daerah untuk menganalisis zona rawan longsor dengan konsep memindahkan ke zona aman," kata dia di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (18/1/2021).

Ia mengakui proses relokasi terhadap warga tidak berjalan mudah, pasalnya masih ada yang melakukan penolakan. Ini pun tantangan bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana.

"Kita tahu ini tidak mudah, contohnya di Sumedang sudah tahu dia kena longsor tapi yang menolak direlokasi juga banyak ya, jadi inilah contoh edukasi yang tidak mudah bagaimana mengedukasi masyarakat agar hidup jangan menantang risiko yang sangat besar dari sisi kebencanaan," terang dia.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengunjungi lokasi bencana longsor. Meski beluk diketahui kapan jadwalnya, Emil berharap, kedatangan presiden bisa menjadi membuat proses relokasi bisa berjalan cepat.

"Mudah-mudahan kabar bahwa Bapak Presiden akan datang ke Sumedang di pekan ini bisa menjadi berita yang melegakan dan berita yang menggembirakan," ucap dia.

Area pemukiman di sekitar lokasi longsor segera dikosongkan secara permanen. Hal ini berdasarkan hasil kajian ahli geologi sekaligus instruksi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang melakukan kunjungan beberapa waktu lalu.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut, realisasi rencana membangun kawasan hunian baru ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Namun, semua prosesnya tidak akan berjalan cepat.

"Data sementara ada 267 kepala keluarga dengan 1.003 jiwa. Jumlah tersebut dimungkinkan akan terus bertambah karena pendataan masih berlangsung," ucap dia.