Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RJ Lino sebut tak perlu konsensi dan aset Pelindo bukan milik negara

RJ Lino sebut tak perlu konsensi dan aset Pelindo bukan milik negara RJ Lino diperiksa Bareskrim. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Dirut Pelindo II RJ Lino dicecar oleh Pansus Pelindo DPR dalam sidang hari ini. Namun dalam pembahasan apakah perlu Pelindo memperpanjang konsensi Jakarta Internasional Container Terminal (JICT), RJ Lino justru bilang tak perlu.

"Saya sudah jelaskan tadi menurut kita mengapa melakukan konsensi. Saya bukan ahli hukum perlu keterangan orang yang berkaitan dengan itu. Tidak diperlukan konsensi," kata RJ Lino dalam rapat dengan Pansus Pelindo DPR di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).

Lantas Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, "Tolong catat Pak Lino berkata tidak perlukan konsensi," tuturnya.

Orang lain juga bertanya?

Sedangkan anggota Pansus Masinton Pasaribu menganggap surat perpanjangan konsensi hanya berpegang para rancangan undang-undang. Dia menuding RJ Lino melakukan tafsir terhadap undang-undang.

"Jangan perasaan saudara. Kita bicara undang-undang. Kaalau bicara sana sini saya tabrak saudara. Buka di mana, jangan tafsir saudara. Saya takut pada undang-undang tapi kalau ada yang melanggar saya tabrak. Biar publik tahu bahwa yang dijadikan dasar rancangan undang-undang," ujarnya.

Forum kembali memanas ketika RJ Lino mengatakan harus dipisahkan antara aset negara dengan aset Pelindo II. "Ada namanya aset negara. Kemudian company itu tumbuh ada dari keuntungan. Ada aset Pelindo, ada aset negara," tuturnya RJ Lino.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sebut Bansos dari Rakyat untuk Rakyat, Bukan Milik Presiden
Ganjar Sebut Bansos dari Rakyat untuk Rakyat, Bukan Milik Presiden

Ganjar memastikan kalau bansos yang diberikan oleh masyarakat dari anggaran telah disiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut: Bung Karno Tidak Boleh Diklaim Satu Partai Saja
Menag Yaqut: Bung Karno Tidak Boleh Diklaim Satu Partai Saja

Selama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Saksi Ganjar Tuding Jokowi Bagi Bansos seperti Pencuri, Hotman Paris Bereaksi Keras
Saksi Ganjar Tuding Jokowi Bagi Bansos seperti Pencuri, Hotman Paris Bereaksi Keras

Hotman kemudian mempertanyakan maksud Romo Magnis yang mengibaratkan Presiden layaknya pencuri.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!

TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.

Baca Selengkapnya
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya