Rutan & Lapas banyak masalah, MenPAN-RB sebut pengelolaan sudah baik
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar teleconference dengan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dalam kesempatan itu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi akuntabilitas di kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut.
Beberapa unit pelaksana teknis dan pelayanan publik di Kemenkum HAM, dinilai Yuddy sudah cukup baik sehingga harus dijadikan contoh bagi lembaga lainnya. Salah satunya pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP atau lapas).
Padahal selama ini lapas dan rutan dihadapkan pada segudang persoalan. Mulai dari kelebihan kapasitas, kekurangan sipir, kerusuhan dan bentrokan yang kerap terjadi di dalam lapas dan rutan, pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas hingga kasus tahanan kabur.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
-
Bagaimana Kemnaker tingkatkan kompetensi petugas layanan? 'Pelatihan ini penting bagaimana menstabilkan emosional sehingga kita perlu meningkatkan skill dan kompetensi bidang Complaint Handling atau penanganan keluhan ini, ' ujar Chairul.
-
Apa yang mempengaruhi reputasi perusahaan menurut Kemnaker? Salah satu hal yang perlu diingat, pengelolaan risiko K3 bukan hanya sekedar tuntutan hukum, melainkan juga investasi dalam keberlanjutan dan reputasi perusahaan
-
Kenapa Bupati Banyuwangi mengecek layanan publik? 'Setelah libur panjang, biasanya banyak warga yang mengurus berbagai keperluannya. Kami ingin memastikan warga terlayani dengan baik,' ujar Bupati Ipuk.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
"Misalnya Imigrasi (Kemenkum HAM) yang bisa dijadikan standar bagi wilayah kerja lainnya. Begitu juga pengelolaan LP yang sudah cukup baik sehingga bisa juga dijadikan standar pengelolaan LP di berbagai wilayah," ujar Yuddy di kantor Imigrasi Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/5).
Yuddy menegaskan, pelayanan dan kepuasan masyarakat atas kinerja aparatur sipil negara di masing-masing lembaga, dijadikan tolak ukur baik-buruknya sebuah pemerintahan di mata masyarakat dan di mata internasional. Politisi Hanura ini mengingatkan, aparatur negara ditantang mengimplementasikan penafsiran Revolusi Mental sebagai dasar kinerja seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Jokowi-JK.
"Karena kita melayani masyarakat, kepuasan mereka akan menjadi indikator persepsi internasional, apakah kita punya pemerintahan yang baik atau tidak. Hal-hal yang kecil dan menjadi kelemahan pemerintah akan terbuka dan bisa menjadi persepsi buruk di mata masyarakat dan dunia internasional," ujar Yuddy. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaKedatangan Menkumham Supratman Andi Agtas dan rombongan disambut langsung oleh Kalapas Narkotika Cipinang Fonika Affandi
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca SelengkapnyaAkreditasi ini diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaLapas Cibinong mendapatkan nilai 98 persen tertinggi se-Jawa Barat dalam penyerapan anggaran DIPA Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPembangunan yang merata disebut menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 75,6 persen versi Litbang Kompas.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diterima oleh Wali Kota Tarakan yang hadir memenuhi undangan pada malam puncak Hari Perumahan Nasional.
Baca Selengkapnya