Satgas: Sertifikat Vaksin Presiden Tersebar Karena NIK Tersedia di Data Pilpres
Merdeka.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menanggapi bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kebocoran sertifikat vaksinasi kemungkinan karena Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Kepala Negara sudah tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum sebagai data calon presiden pada saat Pemilihan Presiden.
"Terkait dengan tersebarnya NIK Presiden, hal ini dimungkinkan karena NIK Presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat Pemilihan Presiden," ungkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9).
Wiku memastikan pemerintah terus memperbaiki keamanan data vaksinasi yang berada di aplikasi PeduliLindungi. Salah satu caranya, pemerintah menggunakan lima parameter untuk mengecek sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi, di antaranya NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana data vaksin PeduliLindungi pindah ke SatuSehat? Profil anggota, sertifikat dan tiket vaksin Covid-19 juga akan tersinkronisasi secara otomatis (dari PeduliLindungi-red). Jadi, setelah memberikan persetujuan, pengguna SatuSehat Mobile tidak perlu repot membuat akun baru untuk mulai menggunakan SatuSehat Mobile
-
Bagaimana Jokowi jaga kesehatan? Karena aktivitas sebagai Presiden yang terbilang sangat tinggi, Jokowi selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya dengan rutin mengonsumsi jamu. Tri selaku koki andalan Jokowi selalu membuat racikan jamu spesial yang terbuat dari temulawak, kunyit dan jahe. Pantas saja yaa Pak Jokowi selalu tampil prima disetiap kesempatan.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
"Penting untuk diketahui bahwa saat ini digitalisasi informasi kesehatan masih dalam tahap transisi menuju satu data. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan menjadi masukan dan akan dievaluasi," sambungnya.
Wiku menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan fungsi PeduliLindungi.
"Sehingga nantinya sistem digital ini dapat berkembang lebih aman dan lebih baik," tandasnya.
Sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi beredar di media sosial. Sertifikat itu menunjukkan keterangan tanggal vaksinasi dosis kedua yang dilakukan Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaMensos Risma memberikan respons terkait kabar DTKS usai PDN diretas hacker.
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaPKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta investigasi terus dilakukan terkait peretasan server Pusat Data Nasional
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaHani Syopiar Rustam meminta dinas Dukcapil untuk menuntaskan perekaman KTP-el jelang Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya