Satu per satu kejanggalan seleksi Akpol terungkap

Merdeka.com - Tiap tahun Kepolisian Republik Indonesia membuka kesempatan bagi para anak muda untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Mereka nantinya akan diseleksi ketat melalui tes Akademi Polisi (Akpol). Hanya putra putri terbaik yang lolos dan menjadi cikal bakal calon jenderal di masa depan.

Setiap tahun juga, dalam tes Akpol terjadi kisruh. Adanya dugaan titipan anak pejabat hingga penipuan. Padahal kepolisian mengaku menempatkan para peserta sama. Sehingga tidak ada kecurangan dalam hasilnya.

Meski begitu, keganjilan justru muncul. Seperti terjadi saat seleksi Akpol 2017 di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat. Hasil seleksi mengundang protes.

Dalam masalah ini, peserta gagal mempertanyakan terpilihnya putra pejabat utama Polda Sumut. Padahal peringkatnya saat penentuan tahap akhir (pantohir) berada di bawah mereka. Peserta protes merupakan bagian dari mereka tidak terpilih untuk mengikuti tes di Semarang, Jawa Tengah.

Sandy Pratama Putra (20), peserta pantohir dengan ranking 14 dari 33 peserta laki-laki, mengungkapkan keganjilan tersebut. Sandy dan para rekannya tidak diberangkatkan karena kuota Sumut hanya 14. Tiga belas di antaranya laki-laki ditambah seorang perempuan.

Belakangan, kata Sandy, terungkap di luar 14 peserta lolos masih ada satu lagi peserta, yaitu IAP. Peserta itu ternyata juga akan diberangkatkan. Padahal dia hanya berada pada rangking 26. "Kebetulan dia anak pejabat utama Polda Sumut. Itu sudah rahasia umum dan sejak awal tes pun sudah diakuinya," kata Sandy, Rabu kemarin.

Berdasarkan peringkat, Sandy merasa lebih pantas lolos untuk ikut seleksi di tingkat pusat. Mereka kecewa karena ada 12 nama, dari ranking 14 hingga 25 yang dilompati IAP. "Jika dia berhak, kami juga berhak. Kami sama-sama warga negara," ucapnya.

Bahkan para peserta gagal ini bersedia melakukan tes ulang melawan anak pejabat polisi tersebut. "Kami siap jika kami akan dites ulang dengan beliau (IAP, anak pejabat Polda Sumut, yang terpilih setelah mendapatkan kuota khusus dari Mabes Polri)," tegasnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, menyebut tambahan peserta terpilih merupakan kuota khusus dari Mabes Polri. "Tapi kouta itu tidak mengganggu kuota Polda Sumut yang berjumlah 14 orang. Itu kuota khusus," jelas Sari.

Kisruh seleksi Akpol di Jawa Barat juga sempat menghebohkan. Seleksi calon anggota Polri ini diwarnai pungli dan sentimen kedaerahan sehingga suasana memanas. Dari 41 calon taruna pria, 35 orang dinyatakan lolos dalam seleksi itu. Setelah penetapan 35 calon taruna itu, terbitlah aturan Kapolda Jabar Kep No 702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Prosentasenya kelulusan Panda Jabar bagi putra dan putri daerah yakni Akpol 51 persen dan 70 persen untuk Bintara dan tamtama.

"Dari 35 orang yang lulus maka Polda Jabar yang telah mendapatkan kuota untuk selanjutnya mengikuti tahap seleksi di pusat yaitu 23 calon taruna pria dan empat calon taruna wanita," kata Arief.

Seharusnya peserta lolos dari ranking 1-23. Namun karena adanya keputusan Kapolda Jabar tentang kuota putra daerah dan non daerah maka peserta lolos seleksi adalah dari nomor urut 1-14. Lalu dilanjutkan 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, dan 33.

Hasil itu dibacakan dalam sidang terbuka dihadiri para peserta dan orang tua calon taruna. Setelah pembacaan keputusan kelulusan, orangtua siswa tak terima. Sebab pada penetapan kelulusan menggunakan keputusan dari Kapolda Jabar nomor 702 tentang prioritas putra daerah.

"Inilah yang diprotes orangtua murid dan dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Melihat kondisi ini saya perintahkan tim melakukan verifikasi," kata Asisten Kapolri Divisi SDM, Irjen Arief Soelistyanto.

"Sehingga untuk menyelesaikan ini tanggal 1 Juli memutuskan penetapan calon taruna yang lulus terpilih Jabar diambil alih panitia pusat berdasarkan kep Kapolri," sambungnya.

Akibat kisruh ini, Mabes Polri menambah 4 calon taruna pria. Ini berdasarkan hasil seleksi ulang dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, dan Asisten Kepala Polri Divisi SDM.

"Berdasarkan hasil verifikasi ini maka panitia pusat menetapkan penambahan kuota sebanyak empat orang sehingga dari 23 jadi 27 calon taruna," ungkapnya.

Setidaknya ada 12 nama sempat tak lolos seleksi anggota Polri di Polda Jabar. Hal ini lantaran kebijakan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan nomor 702 tentang kuota putra daerah dan kuota nondaerah. "Nama-nama ini sebelumya tidak terpilih karena nonputra daerah," terangnya.