SBY dinilai tak menghasilkan apa-apa selama jadi presiden
Merdeka.com - Lembaga Survei Nasional (LSN) mengeluarkan hasil survei terbaru mereka tentang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan SBY cenderung stagnant alias mandeg.
Menurut Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry, mayoritas responden 49,2 persen, menilai kondisi negara Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY 'sama saja' atau tidak mengalami perubahan signifikan dibanding dengan kondisi periode lima tahun sebelumnya. Bahkan 30,2 persen menilai kondisi negara sudah 'semakin buruk'.
"Hampir di semua bidang, kinerja SBY memperoleh rapor merah dari publik," kata Umar di Restoran Pulau Dua, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu (2/6).
-
Kapan SMRC merilis hasil survei Pilgub Sulteng? Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis, simulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, bertajuk 'Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah' yang dirilis pada Rabu, (22/5).
-
Bagaimana SMRC melakukan survei Pilgub Sulteng? Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
-
Bagaimana SBY membantu kampanye Prabowo-Gibran? SBY beberapa kali ada di kampanye Prabowo seperti di Aceh dan di Jatim.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Bagaimana metode survei Litbang Kompas? Survei dilakukan Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Metode penelitian yaitu dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian +-2,65 persen.
Umar menjelaskan, menjelang Pemilu 2014 seharusnya Presiden SBY fokus pada masalah pemerintahan.
"Presiden dan para menteri diminta fokus mengurus negara dan tugas-tugas pemerintahan, tidak mengutamakan agenda politik partainya masing-masing," ujar Umar.
Survey LSN kali ini juga menangkap adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dengan sikap Presiden dan para menteri. Dengan adanya kesenjangan tersebut, publik cenderung skeptis dan apatis terhadap program dan kebijakan yang diluncurkan pemerintah.
"Misalnya terhadap kenaikan BBM, mayoritas mutlak masyarakat 86,1 persen mengaku tidak setuju alias menolak. Publik beralasan akan memberatkan rakyat kecil, kenaikan BBM bisa dijadikan pintu masuk yang paling logis untuk meluncurkan BLSM yang sarat dengan muatan politis," papar Umar.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya