Segudang persoalan Kartu Tani yang jadi program andalan Ganjar Pranowo

Merdeka.com - Isu pertanian menjadi peluru Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengkritik lawannya, calon petahana Ganjar Pranowo dalam debat kandidat Cagub Jateng di Hotel Gumaya Semarang, Kamis kemarin. Perdebatan di antara keduanya dimulai ketika Ganjar melontarkan pertanyaan perihal rencana Sudirman yang berniat menghapus program Kartu Tani.

"Katanya kalau anda jadi gubernur, Kartu Tani akan saya cabut. Padahal itu menyangkut subsidi," tanya Ganjar kepada Sudirman.

Ganjar mengakui bahwa belum optimalnya Kartu Tani yang jadi program andalannya saat ini akibat subsidi pupuk dari pusat yang tidak mencukupi.

Kepada Ganjar, Sudirman menjawab bahwa niatan dari dibuatnya Kartu Tani itu sebenarnya baik. Namun dari segi pelaksanaan kurang optimal.

"Saya selalu dapat keluhan, mereka susah dapat pupuk atau bibit. Niatnya untuk subsidi itu baik, tetapi tidak disiapkan dengan baik," jawabnya.

Menurut Sudirman, pelaksanaan Kartu Tani itu malah cenderung merepotkan. Lewat pengakuan para petani yang ditemuinya selama keliling Jateng, disebutkan prosesnya terlalu rumit dan tak mudah diaplikasikan bagi mayoritas petani.

"Merepotkan, akan kita ganti yang lebih sederhana. Di mana pupuk dan bibit bisa diperoleh lebih mudah karena untuk saat ini rayonisasi belum tepat," lanjutnya.

Mantan Menteri ESDM itu mengisahkan curhatan para petani. Di Wonosobo, dia dicurhati masalah petani yang hanya memperoleh subsidi pupuk 3 kg padahal yang dibutuhkan 3 kuintal.

"Nah sebenarnya kalau diberi kesempatan, APBD itu harus dibedah ulang. Kita harus punya perencanaan lebih baik. Saya punya pengalaman di ESDM, kita harus bekerjasama dengan pemerintah pusat," jawabnya.

Melihat kebelakang, memang pelaksaan program Kartu Tani belum sepenuhnya memuaskan. Masih banyak ditemukan adanya persoalan.

Seperti yang terjadi di Banyumas, pelaksanaan Kartu Tani kala sempat diurungkan lantaran terkendala pendistribusian kartu. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Banyumas, Tjutjun Sunarti Rochidie menjelaskan, Pemprov Jateng menunda penggunaan Kartu Tani tersebut sampai waktu yang tak ditentukan.

Penundaan ini, kata dia, disebabkan adanya pemutakhiran data di Provinsi Jawa Tengah dan penambahan jumlah kartu tani. Banyak petani kecil yang belum mendapatkan kartu tani.

Penyebab lainnya, kata Tjutujun, ada pula regulasi terbaru yang menyebut bahwa petani dengan lahan lebih dari dua hektare tak bisa mengklaim pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

Selain Banyumas, pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Klaten belum berjalan maksimal. Program pembelian pupuk bersubsidi dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau rekam data elektronik itu justru dianggap merepotkan. Lantaran penggunaannya dengan cara digesek harus menabung terlebih dahulu ke bank.

Pengurus Kelompok Tani Lumadi asal Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Giman mengatakan, awalnya sebagian petani di wilayah lereng Gunung Merapi antusias mengikuti program Kartu Tani. Mereka mengira, buku tersebut digunakan untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi.

Namun kenyataannya, buku itu ternyata buku rekening di perbankan. Petani diminta mendepositkan uang ke BRI dan kemudian baru bisa menggunakan kartunya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga begitu mendapatkan Kartu Tani, buku itu hanya disimpan.

Hal serupa juga disampaikan anggota Kelompok Tani Sido Makmur asal Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kisno. Ia mengatakan, petani di desanya sebagian memang sudah mendapatkan Kartu Tani dan buku tabungan tetapi ada sebagian yang belum.

Bagi petani yang sudah menerima buku tabungan itu, kata dia, mereka tak jarang memilih menyimpannya lantaran dinilai rumit harus memiliki tabungan. Beruntung, pembelian pupuk secara manual, tanpa menggunakan Kartu Tani di wilayahnya masih dilayani. (mdk/cob)