Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempat dihentikan, program PKMS di Solo akan diaktifkan lagi

Sempat dihentikan, program PKMS di Solo akan diaktifkan lagi FX hadi rudyatmo. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Kota Solo akan mengaktifkan kembali Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Program pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Bengawan tersebut akan diaktifkan pada 2017 mendatang.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan PKMS pernah dihentikan sejak 1 Januari lalu. Penghentian dilakukan seiring penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Pusat dan dilebur ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Saat ini Pemkot sedang menyiapkan aturan teknis pelaksanaan program PKMS yang akan diaktifkan lagi," ujar Rudy, panggilan akrab wali kota, Minggu (21/8).

Orang lain juga bertanya?

Untuk regulasinya, Rudy mengaku masih akan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat. Untuk itu dia juga berencana mengalokasikan anggaran pembiayaan PKMS kepada APBD 2017.

Mandeknya program PKMS diakui Rudy, membuat layanan kesehatan bagi warga Solo terutama kategori rentan miskin tidak terpenuhi. Padahal, lanjut dia, kesehatan dan pendidikan menjadi layanan dasar yang wajib diberikan Pemerintah kepada warganya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Syarat Aktif BPJS Kesehatan buat Perpanjang SIM Mulai Diuji Coba Bulan Depan
Syarat Aktif BPJS Kesehatan buat Perpanjang SIM Mulai Diuji Coba Bulan Depan

Uji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Setop Sementara PMT Cegah Stunting Usai Viral Menu Super Hemat, Ini Alasan Dinkes
Pemkot Depok Setop Sementara PMT Cegah Stunting Usai Viral Menu Super Hemat, Ini Alasan Dinkes

Penghentian hanya dilakukan tiga hari terhitung 24-26 November PMT dihentikan sementara.

Baca Selengkapnya
Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya: Dulu Dibanggakan, Kini Dicoret dari Program Prioritas dan Terancam Batal
Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya: Dulu Dibanggakan, Kini Dicoret dari Program Prioritas dan Terancam Batal

Pemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.

Baca Selengkapnya
Setelah Tilang, Kini Muncul Wacana Perpanjangan STNK Harus Lulus Uji Emisi
Setelah Tilang, Kini Muncul Wacana Perpanjangan STNK Harus Lulus Uji Emisi

Polda Metro Jaya tengah mendiskusikan wacana perpanjang STNK harus lulus uji emisi.

Baca Selengkapnya
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK
VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK

KPU menegaskan tengah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi (MK)

Baca Selengkapnya
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.

Baca Selengkapnya
PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM

Hadirnya gedung ini untuk mendorong koperasi dan para UMKM untuk lebih berkontribusi pada PLUT.

Baca Selengkapnya
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan

Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Baca Selengkapnya