Sepak terjang WN China & Taiwan sindikat penipuan Triliunan Rupiah

Merdeka.com - Dengan wajah tertunduk, 149 warga negara asal China dan Taiwan di Surabaya dan Bali dibawa anggota kepolisian untuk diterbangkan ke Jakarta. Data menyebutkan, 93 WNA di Surabaya terdiri dari 81 orang asal China dan 12 dari Taiwan. Dari Bali, ada 31 orang yang terdiri dari 17 warga asal China, 10 orang warga Taiwan. Di antara mereka ada 4 orang WNI yang juga akan diterbangkan ke Jakarta.

Mereka ditangkap atas tuduhan jaringan penipuan online internasional yang beraksi di Indonesia dengan menyasar korban di luar negeri. Bersamaan dengan penangkapan di Surabaya dan Bali, Bareskrim Mabes Polri juga menangkap 28 WNA asal China di sebuah rumah mewah kawasan Pondok Indah.

"Diduga mereka melakukan cyber lintas negara," kata Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Didik Sugiaryo di lokasi, Sabtu (29/7).

Dugaan polisi, mereka melakukan penipuan terhadap warganya yang berada di China. Itu terlihat dari identifikasi peralatan yang digunakan. Mereka berpura-pura menjadi polisi dan mengancam korbannya. Diduga, pelaku utama berada di China.

Direktur Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Pol Brigjen ‎Fadhil Imran menuturkan sepak terjang jaringan ini. Kejahatan yang dilakukan mirip dengan dua kelompok internasional lainnya seperti Nigerian Interprise dan kelompok IS Eropa seperti Bulgaria dan Rumania.

"Yang sering melakukan penipuan tiga garis besar, Nigering interprise, kelompok Is Urope Eropa Timur yang sering melakukan skining, kemudian kelompok telekomunication proud ini yang dari Tiongkok dan Thaiwan," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Senin (31/7).

Jaringan pelaku penipuan ini sangat terorganisir. Tidak mengenal batas negara. Fadil melanjutkan, di Indonesia ada juga kelompok serupa‎ yang biasa dikenal dengan sebutan penipuan 'Papa Minta Pulsa'. "Seperti yang sering ditangkap Jatanras seperti salah satu yang di Sulawesi Selatan," kata Fadil.

Selama melakukan kejahatan, pelaku mendapatkan keuntungan hingga triliunan rupiah. "Itu total kerugian selama 1 tahun saja untuk 3 tempat kejadian perkara (Jakarta, Surabaya, Bali) kerugian mencapai Rp 6 triliun, itu sudah dirupiahkan," ujar Wakasatgas Kombes Hery Heriawan.

Selain di Indonesia, kata Hery, para pelaku juga tersebar di sejumlah negara ASEAN. Mereka melancarkan aksi kejahatan di Thailand, Kamboja, dan Filipina. "Kalau untuk seluruhnya itu mencapai Rp 26 triliun," katanya.

Ketua Tim Penindakan Satgasus Mabes Polri Wilayah Bali, Kombes Pol Turnagogo Sihombing mengatakan, setiap pelaku digaji sekitar Rp 20 juta per bulan. "Keuntungan mereka dalam satu tahun bisa mencapai Rp 20 triliun," terangnya di Denpasar, Minggu (30/7).

Bagaimana mereka bisa meraup uang hingga triliunan rupiah? Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy F Kurniawan menjelaskan, pelaku Cyber Crime berpura-pura sebagai petugas kepolisian dan juga kejaksaan. Korban merasa takut karena diancam akan membeberkan kasusnya hingga sampai ke pengadilan. Sehingga, korban mentransfer sejumlah uang ke para pelaku.

"Jadi korbannya itu mereka sudah punya datanya, mereka dapat dari pelaku yang di sana. Lalu diinformasikan di sini, di Indonesia. Nanti dicari korban yang tengah tersangkut hukum dan bisa diperdaya. Ada yang bisa kirim satu korban sampai Rp 100 juta, Rp 200 juta," katanya.

Mereka memilih Indonesia sebagai markas bukan tanpa alasan. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, membuat pelaku berpikir dapat dengan leluasa melakukan kejahatannya hingga sulit dideteksi polisi.

"Kenapa dipilih Indonesia, jadi menurut informasi yang digali dari tersangka, ini di Indonesia mudah untuk bersembunyi. Karena lokasinya luas, geografisnya luas. Kalau di daerahnya sana (China), mudah teridentifikasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/7).

Argo memastikan pihaknya akan mencari semua pelaku kejahatan siber. Termasuk pelaku yang memfasilitasi para pelaku selama di Indonesia.

"Tentunya kepolisian nanti akan mendeteksi, melakukan penyelidikan kenapa orang-orang ini bisa masuk Indonesia. Siapa yang menjadi pemandu, siapa yang mengantar dan memfasilitasi. Semua ini akan kami lakukan penyelidikan di situ," katanya.