Follow
Serapan APBD terendah se-Indonesia, Bupati Tangerang berdalih hati-hati
Merdeka.com - Bupati Tangerang A Zaki Iskandar mengakui, penyerapan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Tangerang hingga memasuki kuartal III masih rendah. Tercatat, memasuki triwulan ke empat ini penyerapan belanja daerah baru 38 persen dari Rp 5 triliun APBD Kabupaten Tangerang.
"APBD belum terserap, karena banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang dalam tahap finishing," kata Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan empat daerah dengan serapan belanja terendah se-Indonesia. Kabupaten Tangerang menduduki peringkat pertama dengan raihan 38 persen. Presiden berharap, Pemda bisa memaksimalkan penggunaan anggaran agar roda perekonomian daerah dapat berputar positif.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Berapa total tabungan orang kaya di atas Rp5 miliar pada Maret 2023? Jumlah simpanan rekening orang kaya di atas Rp5 miliar per Maret 2023 mencapai Rp4.280 triliun.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Namun Zaki menegaskan, dana tersebut bukan sengaja mengendap dan diendapkan di bank. Tetapi lebih kepada kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
"Itu prinsip kami," tegasnya.
Karena, lanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran lebih baik dari pada berurusan dengan hukum di kemudian hari.
Menurutnya, anggaran yang belum terserap oleh Pemkab Tangerang itu meliputi sejumlah proyek yang sedang berlangsung. Seperti RSUD Pantura di Pakuhaji, stadion mini kecamatan, kantor keagamaan kecamatan, pembangunan jalan oleh Dinas Binamarga dan pembangunan gedung-gedung oleh Dinas Cipta Karya.
"Semua itu sedang dalam proses penagihan, dan penyelesaian fisiknya," beber Bupati Tangerang.
Pekerjaan lainnya, yang menyediakan anggaran besar, ialah pembebasan lahan untuk jaringan jalan, seperti Jalan Cibadak-Tigaraksa, pelebaran Jalan Cikupa-Pasar Kemis, pembebasan lahan sebagian untuk sports center serta anggaran untuk KPUD Kabupaten Tangerang guna pelaksanaan Pilkada 2018.
Zaki menargetkan hingga akhir Desember 2017, anggaran akan lebih banyak terserap. Hal ini terlihat dari progres pekerjaan fisik dan nonfisik yang segera rampung dan telah dianggarkan sesuai dengan APBD dan APBDP 2017.
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan segera membuat laporan ke Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap proses dan progres APBD Kabupaten Tangerang di triwulan terakhir ini. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya