Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serikat Pekerja JICT desak pemerintah tuntaskan kisruh konsesi

Serikat Pekerja JICT desak pemerintah tuntaskan kisruh konsesi Pelabuhan Tanjung Priok. Merdeka.com

Merdeka.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadakan upacara bersama dengan ratusan pegawai sekaligus menantikan kado di HUT-RI ke 70 dari Presiden Jokowi dan jajaran kementerian yang baru terutama Menko Maritim Rizal Ramli agar dapat menyelesaikan kisruh perpanjangan konsesi JICT ke asing. Harapan bersama para anggota Serikat Pekerja JICT itu disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan seusai pelaksanaan upacara bendera di Jakarta, Senin (17/8).

Dengan momentum HUT RI ke-70 ini, SP JICT mengharapkan agar kisruh perpanjangan konsesi JICT yang melanggar UU dan tidak transparan terkesan dibiarkan berlarut sehingga mengganggu iklim kerja dan operasional di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

Nova menjelaskan bahwa saat ini Dirut Pelindo II dan Direksi JICT telah melakukan intimidasi kepada pekerja yang kritis menolak perpanjangan konsesi. Intimidasi mulai dari PHK tanpa prosedur, mutasi yang melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) sampai aktivitas pemberangusan Serikat Pekerja.

"SP JICT menghimbau pemerintah agar dapat segera turun tangan selesaikan kisruh ini agar tidak menjadi eskalasi yang sifatnya dapat mengganggu kegiatan ekonomi di Pelabuhan," kata Nova.

Dia menambahkan, sesuai ajakan Presiden Jokowi lewat pidatonya di depan anggota DPR beberapa hari lalu bahwa hendaknya diwujudkan kemandirian nasional seperti digariskan dalam Nawacita.

"Untuk itu, tidak ada hal yang mendesak untuk JICT diperpanjang lagi oleh asing. Hal ini mengingat JICT diprivatisasi tahun 1999 karena negara butuh dana segar untuk mengurangi defisit APBN saat itu," ujarnya.

Nova menegaskan bahwa putra-putri bangsa telah mengelola JICT selama 16 tahun. Baik kemampuan dan teknologi pelabuhan sudah sangat memadai. Melihat modal yang sudah dimiliki, peluang untuk mengelola aset nasional yang menguntungkan Indonesia dan membawa manfaat banyak bagi rakyat sangat terbuka lebar.

"Kedaulatan nasional terhadap JICT sebagai pintu gerbang ekonomi nasional hanya akan terwujud jika pemerintah segera turun tangan. SP berharap Presiden dan Menteri terkait yang akan menyelesaikan kisruh konsesi JICT dapat jernih melihat permasalahan dan bersinergi untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya," tambahnya.

Oleh karena itu, Nova Sofyan mengatakan berbagai upaya yang telah dilakukan SP JICT kiranya dapat memberikan informasi dan memberikan akses yang lebih baik kepada Pemerintah dalam penyelesaian kisruh konsesi JICT, agar tidak berlarut-larut. (mdk/gil)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Ultimatum Bakal Gunting Kabel Semrawut Jika Dalam 1 Bulan Tak Dibenai
Pemprov DKI Ultimatum Bakal Gunting Kabel Semrawut Jika Dalam 1 Bulan Tak Dibenai

Anggota DPRD DKI juga mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kabel semrawut di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Minta Sritex Tak Buru-buru PHK dan Tetap Bayar Gaji Karyawan Meski Resmi Pailit
Kemnaker Minta Sritex Tak Buru-buru PHK dan Tetap Bayar Gaji Karyawan Meski Resmi Pailit

Selain itu, Manajemen PT Sritex juga diminta untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja. Terutama gaji ataupun upah.

Baca Selengkapnya
Penataan Kabel Semrawut di Jaksel Ditargetkan Rampung Agustus 2024
Penataan Kabel Semrawut di Jaksel Ditargetkan Rampung Agustus 2024

Tak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan PLN. Sebab, ia tak bisa memindahkan kabel milik BUMN itu.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Sritex Bangkrut, Pengusaha Harap Ini ke Pemerintah Soal Nasib Industri Padat Karya Dalam Negeri
Sritex Bangkrut, Pengusaha Harap Ini ke Pemerintah Soal Nasib Industri Padat Karya Dalam Negeri

Pengusaha ingin agar pemerintah melakukan kebijakan untuk menekan angka PHK.

Baca Selengkapnya
Sritex Pailit, Pimpinan DPR Dorong Misi Penyelamatan Pekerja dari 'Badai' PHK
Sritex Pailit, Pimpinan DPR Dorong Misi Penyelamatan Pekerja dari 'Badai' PHK

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Baca Selengkapnya
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam

Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur DKI ke Operator Kabel Optik: Kalau Galian masih Berantakan, Saya Hentikan Izinnya!
Pj Gubernur DKI ke Operator Kabel Optik: Kalau Galian masih Berantakan, Saya Hentikan Izinnya!

Heru Budi mengancam akan menghentikan izin penggalian bagi operator kabel optik yang masih bandel.

Baca Selengkapnya
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Pemerintah Selesaikan Sengketa Tanah di IKN
PDIP Ingatkan Pemerintah Selesaikan Sengketa Tanah di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak artis dan influencer berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Sinyal BTS 4G: Kita Membangun Masalahnya Ada Problem Korupsi
Jokowi Resmikan Sinyal BTS 4G: Kita Membangun Masalahnya Ada Problem Korupsi

Jokowi menceritakan dirinya saat itu memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tetap mengusut kasus korupsi, tanpa menghentikan proyek pembangunan BTS.

Baca Selengkapnya