Seskab Bantah Humphrey Soal Calon Menteri Setor Rp500 M ke Parpol

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung merespons pernyataan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat yang menyebut bakal calon menteri Kabinet Indonesia Maju harus menyetor uang sebesar Rp500 miliar ke partai politik. Uang tersebut menjadi syarat agar bisa lolos jadi menteri.

"Pertama, ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak Presiden," tegas Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menyebut Jokowi tidak serampangan dalam memilih calan pembantunya. Bahkan, bakal calon menteri yang diusulkan partai tak semuanya diterima.

"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar,Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," ujarnya.

Sesuatu yang Tidak Mungkin

Pramono merasa tak percaya ada bakal calon menteri yang mau menyetor uang Rp500 miliar ke partai politik. Sebab, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, gaji menteri terbilang kecil yakni di bawah Rp100 juta.

"Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya nggak sampai Rp100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan," ucap Pramono.

Dia melanjutkan, apabila benar ada bakal calon menteri yang menyerahkan uang Rp500 miliar kepada partai politik maka tidak sulit bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan penelusuran. Uang Rp500 miliar sangat besar sehingga alirannya mudah dilacak.

"Kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," tutupnya.