Sespri Gubernur Papua Minta Pemeriksaan Penganiayaan Penyidik KPK Ditunda

Merdeka.com - Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua batal menghadiri agenda pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus penganiayaan pegawai KPK di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro. Ia harus mendampingi Gubernur Papua yang baru tiba dari Surabaya.

"Hari ini saya datang ke Dirkrimum Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan unit 3 Jatanras Polda Metro Jaya untuk sehubungan dengan panggilan saksi terhadap saudara Elpius sespri gubernur Papua. Kami menyampaikan bahwa sespri gubernur Papua karena suatu hal tidak bisa hadir hari ini karena harus mendampingi pak gubernur yang baru tiba dari pertemuan dari Surabaya," kata kuasa hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening di lokasi, Senin (11/2).

"Kita minta ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, karena pimpinan (Dirkrimum) tadi belum ada, makanya mempersiapkan jadwal berikutnya," sambungnya.

Pun, Roy meminta pada penyidik agar pemeriksaan dilakukan di Jayapura, Papua. Alasan permintaan itu adalah mengingat pada saat kejadian di Hotel Borobudur, ada sekitar 20 orang yang mendampingi Gubernur Papua.

"Karena saksi tidak hanya satu, tapi 20 orang yang mendampingi Pak Gubernur malam itu ketika acara di hotel borobudur, maka tadi saya mengusulkan agar penyidik mempertimbangkan agar penyidikan terhadap saksi saksi itu di Jayapura," katanya.

Hanya saja, Roy belum memastikan kapan dan di mana agenda pemeriksaan ulang akan dilakukan. Hal tersebut sampai kini tengah dikomunikasikan.

"Mengingat bahwa semua mereka adalah pejabat, anggota DPR, kepala dinas, Sekda dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kita mengusulkan, tapi belum dijawab karena akan dikoordinasikan oleh pimpinan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti bersama dengan penyelidik KPK Muhamad Gilang Wicaksono melayangkan laporan terkait kasus penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu telah terdaftar sejak Minggu, 3 Februari 2019 pukul 14.30 dan diterima oleh Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Dalam laporan itu juga pihak terlapor yang masih dalam lidik itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 211 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP.