Follow
Setahun jadi menteri, Luhut akui banyak eksekusi peraturan tak benar
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, banyak pengalaman dirasakannya selama setahun menjabat menteri. Salah satunya soal sistem peraturan di Indonesia yang menurutnya masih banyak kekurangan.
"Kita punya peraturan banyak tapi enggak di eksekusi dengan benar," kata Luhut ketika menghadiri acara peluncuran indeks TPPU di kantor PPATK Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).
Luhut mengatakan, banyak orang berbicara soal demokrasi dan peraturan, tetapi banyak juga yang keliru memaknai demokrasi. Menurut dia, banyak orang yang tanpa disiplin dan melakukan sesuatu tanpa peraturan.
-
Kenapa Luhut bicara tentang warga negara dan krisis? Komentar Luhut tentang 'warga negara' yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Apa arti sebenarnya dari demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
"Orang bicara demokrasi tapi demokrasi tanpa disiplin tanpa peraturan itu anarki," tambahnya.
Dia pun memberi contoh salah satu demokrasi tetapi tidak tahu aturan yaitu terkait aksi demonstrasi yang kerap terjadi di Jakarta. Banyak pendemo yang melakukan aksinya melanggar aturan sehingga diberikan tindakan tegas.
Padahal sesuai aturan yang disepakati ada batas waktu dalam melakukan aksi demonstrasi itu. Untuk itu, Luhut menegaskan bakal melakukan tindakan tegas agar kejadian itu tidak terulang.
"Tidak perduli itu buruh atau apapun akan kita tertibkan," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengkritik proses pemilu 2024 yang sangat brutal
Baca Selengkapnya
Luhut B Pandjaitan menyerang balik para mantan pejabat, yang mengkritik pemerintah
Baca Selengkapnya
"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca Selengkapnya
Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.
Baca Selengkapnya
Saran tersebut diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan
Baca Selengkapnya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya