Setya Novanto minta nota keberatan pencekalan tak dikirim ke Jokowi

Merdeka.com - Pimpinan DPR dan Fraksi Golkar awalnya berencana melayangkan nota protes atas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ke Presiden Joko Widodo. Namun, nota protes tersebut diurungkan dikirimkan ke Presiden.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku dirinya yang meminta nota protes tersebut untuk ditunda dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

"Surat (nota keberatan), saya mengimbau untuk tidak dilakukan," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/4).

Novanto menegaskan, dirinya berjanji akan mengikuti seluruh proses hukum yang harus dijalaninya. Termasuk pencegahannya keluar negeri akibat statusnya sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Ya memang saya sejak awal, memang masalah pencekalan itu saya akan jalani semua yang menjadi proses hukum akan dilakukan oleh KPK. Dan saya sangat kooperatif," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, nota protes atas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) batal dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Awalnya, Fraksi Golkar berniat mengirimkan nota protes pencekalan karena Setnov masih berstatus saksi dan kasus tersebut masih tahap penyelidikan.

"Tidak jadi dikirim setahu saya," kata Bamsoet atau biasa disapa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku belum mendapat informasi soal penundaan surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. Namun, kata dia, keputusan untuk membatalkan penyampaian surat tersebut harus diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah.

"Itu sudah keputusan Bamus, keputusan Bamus harus dibatalkan pakai Bamus enggak bisa dibatalkan pakai nyanyian seorang diri dia harus pakai Bamus," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Pengiriman surat protes tersebut, Fahri menegaskan, tidak bisa begitu saja dibatalkan karena menjadi keputusan Bamus. Salah satu hasil keputusan Bamus adalah mengajukan adanya rapat konsultasi dengan Presiden. Dalam rapat itu, DPR akan menjelaskan soal maksud keberatan atas pencekalan Setnov.