Siasati Sistem Zonasi, Sejumlah Wali Murid di Jember Diduga Manipulasi Data Domisili

Merdeka.com - Belasan wali murid yang menamakan Komunitas Peduli Pendidikan Anak (KPPA), Kamis (02/07) siang mendatangi gedung DPRD Jember. Mereka mengadukan dugaan manipulasi data domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA.

Dalam hearing (dengar pendapat) dengan Komisi D DPRD Jember, para wali murid tersebut mendesak agar dewan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Jember, untuk membuka secara transparan PPDB sistem zonasi pada sejumlah SMA Negeri tahun 2020 ini.

"Sebenarnya kita sudah punya bukti kuat tentang manipulasi data domisili tersebut, tetapi apakah Dinas Pendidikan dan Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah / perwakilan Pemprov) serta pihak sekolah berani membuka hal tersebut. Kita juga mendesak agar ada transparansi dari RT/RW serta kantor kelurahan di sekitar SMA Negeri yang telah memberikan Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut," ujar David K Susilo, Ketua KPPA usai pertemuan.

Jika ditemukan bukti adanya manipulasi SKD, para wali murid tersebut mendesak agar dilakukan penindakan tegas melalui jalur hukum. Sebab, KPPA menilai, modus manipulasi SKD yang diduga dilakukan sebagian wali murid tersebut, telah mencederai tujuan dari diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri.

"Maksud dan tujuan dari sistem zonasi ini kan untuk pemerataan akses pendidikan. Bukan yang jauh mendekat, yang dekat dijauhkan," ujar pria yang juga dosen di Unej dan IKIP PGRI Jember ini.

Dalam penelusurannya, David menemukan indikasi adanya sejumlah wali murid tertentu yang mengurus SKD ke RT/RW dan Kelurahan. Tujuannya agar anaknya tercatat berdomisili lebih dekat dengan sekolah negeri yang dituju. Padahal, setelah dicek, alamat yang digunakan dalam SKD tersebut ternyata adalah ruko, rumah makan ataupun rumah kos.

Modus manipulasi SKD ini telah membuat sejumlah wali murid yang sebenarnya berdomisili lebih dekat dengan sekolah negeri yang dituju, menjadi tergeser. Mereka yang tergeser tersebut, mendaftar ke sekolah negeri yang dituju menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK). Padahal, anak yang tergeser tersebut, sudah bertahun-tahun tinggal di dekat sekolah negeri yang ingin dituju.

"Saya sendiri mengalami, anak saya menjadi korban. Kalau saya mau, saya bisa dengan mudah menggunakan SKD, karena rumah dinas saya hanya berjarak 10 meter dari sekolah negeri yang akan anak saya tuju. Tetapi saya tidak mau melakukan itu. Saya ingin menanamkan praktik kejujuran kepada anak saya," tegas David.

Penelusuran yang dilakukan oleh KPPA tersebut juga menemukan, modus pemalsuan SKD ini telah berdampak buruk pada psikologis anak. Selain mengajarkan ketidakjujuran, KPPA menemukan beberapa kasus praktik bullying serta kecemburuan sosial akibat manipulasi SKD demi diterima di sekolah negeri.

"Bullying terjadi antar anak yang menggunakan SKD dengan yang menggunakan KK. Para orang tua yang yang merasa terpojok karena manipulasi juga terlibat bullying," papar David.

Selain merampas hak anak yang sebenarnya tinggal lebih dekat dengan sekolah, David juga khawatir kondisi carut marut akibat manipulasi data domisili ini bisa berdampak panjang terhadap psikologis anak yang menjadi korban.

"Dampak sakit hati kepada anak ini bisa berkepanjangan. Mereka yang merasa tergeser, akan selalu ingat. Bahwa tahun ini, haknya dirampas oleh anak lain yang menggunakan SKD. Anak yang terlempar ini padahal domisilinya lebih dekat dengan sekolah yang akan dituju," pungkas David.

Menanggapi keluhan dan laporan dari sejumlah wali muri tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember, Hafidi berjanji akan segera menindaklanjuti. "Kita akan rapatkan dengan Komisi A dan berkoordinasi dengan instansi terkait," ujar politikus PKB ini.