Follow
Soal Pelindo II, Komjen Budi Waseso yakin 1.000 persen ada korupsi
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan kebijakan korporasi jangan dipidanakan. Komentar JK itu terkait dengan kasus dugaan korupsi atas pengadaan mobile crane PT Pelindo II yang tengah diusut Bareskrim Polri. Lalu apa reaksi Komjen Budi?
Menyikapi pernyataan JK, Komjen Budi Waseso menegaskan kasus dugaan korupsi di Pelindo II harus terus dilanjutkan. "Kalau pidananya gak diusut berarti tidak boleh lagi pelanggaran pidana diusut dong," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jumat (4/9).
Mantan Kapolda Gorontalo ini yakin telah terjadi kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah teraebut. "Sangat-sangat yakin. Bukan 100 persen tapi 1000 persen," ujarnya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Bagaimana Kapolda Jateng menanggapi kasus Sukolilo? 'Salah satu penegak hukum adalah Polisi, Polri adalah representasi negara di masyarakat, Kita ndak boleh main hakim sendiri. Kita (masyarakat) tidak boleh bertindak seperti Polisi. Kalau ada permasalahan lapor polisi,' tegasnya.
-
Siapa yang meminta Kejagung terus usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni.
Sebelumnya, JK mengatakan kebijakan korporasi jangan dipidanakan sesuai prinsip yang telah dipakai dan sesuai aturan UU tentang administrasi pembangunan.
"Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja itu pasti tetapkanlah, tapi kalau kebijakan jangan. Itu saja prinsipnya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis malam kemarin.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diminta tidak lengah sekalipun mendapatkan kepercayaan publik tinggi.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran ada di bawahnya.
Baca Selengkapnya
Soal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta penegak hukum tak ragu menindak empat persoalan itu.
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.
Baca Selengkapnya
Dia menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat dalam bisnis judi online
Baca Selengkapnya
Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.
Baca Selengkapnya