Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal pencekalan Taufik Kurniawan, PAN minta KPK tak tebang pilih

Soal pencekalan Taufik Kurniawan, PAN minta KPK tak tebang pilih taufik kurniawan. ©2017 Merdeka.com/sania mashabi

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih. Hal ini, ia katakan terkait dengan pencekalan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan.

"Tapi kita juga meminta kepada KPK tidak tebang pilih. Misalnya dulu ada Aguan dicekal menurut publik kan Aguan pasti bersalah. Atau stafnya Ahok, Sunny itu juga dicekal. Semua orang berharap dulu dia pasti bersalah. Tapi kan dilepas begitu saja dan hari ini Aguan dan Sunny aman-aman saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).

Yandri yakin Taufik tidak bersalah. Namun, dia menyarankan Taufik untuk mengikuti aturan hukum selama KPK dan tidak melakukan tebang pilih.

Orang lain juga bertanya?

"Dan kami yakin Mas Taufik tidak bersalah tapi jalani saja proses hukumnya sekali lagi KPK jangan tebang pilih. Kalau dulu Aguan dicekal bisa dibebaskan dan mungkin Mas Taufik juga begitu. Kalau dalam rangka penyidikan ataupun dalam rangka pengalihan data dan memperdalam kasus saya kira engga ada masalah," ungkapnya.

PAN, lanjutnya, selalu mengimbau para kadernya yang terjerat kasus hukum untuk mengikuti proses sesuai aturan. Partai besutan Amien Rais ini juga menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum.

"Intinya PAN itu kalau ada yang menyangkut masalah hukum kita serahkan kepada aparat hukum. Kepada kader-kader kami pengurus PAN kalau memang ada ada urusan dengan hukum ikuti saja prosesnya secara fair dan baik," ucapnya.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM telah menerima surat pencegahan untuk Taufik Kurniawan dari KPK pada Jumat (26/10). Sayang, Ditjen Imigrasi tak mau membocorkan kasus yang membuat Taufik dicegah ke luar negeri.

Taufik sendiri pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait mekanisme penganggaran dan mekanisme pembahasan proses APBN pada September lalu. Sebab, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Tersangka, Anies Baswedan: Jaga Marwah Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Tersangka, Anies Baswedan: Jaga Marwah Pemberantasan Korupsi

KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini

Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024

KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Dipecat, Wapres Ma’ruf: Ini Peringatan, Jangan Main-Main dengan Moralitas
Ketua KPU Dipecat, Wapres Ma’ruf: Ini Peringatan, Jangan Main-Main dengan Moralitas

Ma’ruf mengingatkan bahwa pemecatan Hasyim adalah peringatan bagi semua pejabat agar tidak main-main dengan moral dan integritas

Baca Selengkapnya
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.

Baca Selengkapnya
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan

Syahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).

Baca Selengkapnya
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya