Soal Rohingya, Agus banggakan diplomasi SBY bujuk Myanmar
Merdeka.com - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kekerasan terhadap etnis Rohingnya jadi satu isu utama diskusi yang digelar. Agus mengatakan isu tersebut jadi tragedi yang memanas di Tanah Air.
Kejadian tragedi Rohingnya kata Agus jadi pekerjaan rumah bagi negara di ASEAN. Dia pun sempat menyinggung jasa Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan diplomasi terhadap Myanmar. Agus menceritakan di masa lalu, ayahnya itu pernah berhasil melakukan diplomasi secara tertutup.
"Di masa lalu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY pernah berhasil melakukan diplomasi secara tertutup yang berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk berubah sikap dan membuka jalan untuk menuju reformasi terbatas," kata Agus di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (20/9).
-
Apa itu Rohingya? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar.
-
Apa tujuan Rohingya? Menurut Andi, pengungsi etnis Rohingya itu berangkat dari Bangladesh dengan tujuan Malaysia.
-
Bagaimana Rohingya berjuang? Sejarah panjang perjuangan etnis Rohingya ini menunjukkan bahwa mereka terus berjuang untuk diakui sebagai warga negara yang setara di Myanmar, namun hingga kini mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka.
-
Kenapa Rohingya diantar ke kantor Gubernur? Sebelumya, warga berniat menurunkan pengungsi Rohingya ini di Kantor Imigrasi Banda Aceh. Namun karena kantor tersebut sedang dalam renovasi dan tak ada satupun orang, warga akhirnya membawa pengungsi ke kantor gubernur.
-
Siapa yang mengantar Rohingya ke kantor Gubernur? 'Warga berbondong-bondong membawa kemari. Ini pengungsi yang [berlabuh] di Krueng Raya tadi pagi,' kata Yusuf.
-
Kenapa Rohingya diselundupkan? Mereka diminta mengerjakan pekerjaan ilegal itu oleh seorang agen penyelundup di Malaysia.
"Kemudian diikuti pemilu pertama yang berjalan relatif bebas dan damai. Ini jg di support oleh tim warrant policy yang sangat efektif ketika itu," tambah dia.
Dia juga menceritakan kekerasan terhadap Rohingnya adalah kejadian yang sudah lama terjadi. Sejak Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.
Sikap pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi juga mendapat kritik. Menurutnya, Suu Kyi hanya mengakui terjadinya kekerasan di negara bagian Rakhine dan berupaya menyelidiki eksodus warga Rohingya ke luar negeri.
"Tetapi sama sekali tidak menyebutkan peran militer Myanmar dalam tragedi kemanusiaan ini," tambah Agus.
Menurutnya, negara-negara ASEAN perlu untuk memikirkan solusi-solusi permanen terhadap permasalahan warga Rohingya. Salah satunya membentuk misi perdamaian yang independent observer. "Langkah-langkah pelaksanaan perdamaian secara objektif dengan tetap menghormati prinsip-prinsip non intervensi ASEAN?" pungkas Agus. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.
Baca SelengkapnyaIza Fadri membagikan kisahnya saat ditunjuk menjadi Dubes Indonesia untuk Myanmar, dan ditugaskan menangani konflik Rohingya.
Baca SelengkapnyaJK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya kini mendapat penolakan dari warga Aceh. Pemerintah diminta bertindak tegas.
Baca SelengkapnyaMenko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Baca SelengkapnyaMenurut Kapolri sejumlah warga Rohingya yang mengungsi sudah adanya kesepakatan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDia akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung kondisi pariwisata.
Baca SelengkapnyaHingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah terlambat mengambil kebijakan bisa jadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaDPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas untuk membantu demokratisasi di Myanmar
Baca Selengkapnya