Soal Wakil Panglima TNI, Ma'ruf Sebut Tugas Panglima Saat Ini Cukup Berat

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), salah satunya menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI. Dia mengatakan hal tersebut adalah kebutuhan mendesak.

Walaupun keputusan tersebut bertolak belakang dengan keinginan Jokowi untuk merampingkan birokrasi.

"Kemudian tugas-tugas seperti yang disebutkan panglima sering keluar sehingga perlu ada wakil panglima, karena ada kebutuhan mendesak," kata Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sebab menurut Ma'ruf, tugas panglima kali ini cukup luas dan cukup berat. Mulai dari pengamanan yang efektif hingga tugas keluar negeri. Dia menjelaskan hal tersebut perlu membutuhkan wakil.

"Ya supaya tugas-tugas pengamanan bisa dilakukan efektif sehingga tidak seperti panglima itu keluar ke dalam keluar ke dalam. Sehingga tidak ada back up maka perlu ada wakil panglima. Saya kira itu sudah dikaji," kata Ma'ruf.

Prisip Efisiensi Harus Dipertahankan

Walaupun keputusan Presiden Joko Widodo dinilai melanggar janji untuk merampingkan birokrasi, Ma'ruf menilai prinsip efisiensi harus dipertahankan. Tetapi kata dia, jika ada keputusan mendesak bukan berarti menurut dia, tidak bisa dikembangkan.

"Saya kira soal prinsip efisiensi harus kita pertahankan. Tetapi apabila ada kebutuhan untuk efektivitas tugas yang dihadapi karena luasnya, beratnya, tugas-tugas yang dihadapi tidak berarti tidak boleh ada pengembangan," kata Ma'ruf.

Dulu kata dia, Wakil Panglima sempat ada tetapi seiring berjalannya tugas tidak diperlukan. Kali ini menurut dia sangat diperlukan. Terkait siapa yang akan jadi Wakil Panglima Ma'ruf pun enggan membeberkan.

"Pak Presidenlah yang tahu. Tunggu saja nanti pengumuman presiden. Tetapi bahwa itu sudah jadi rencana yang akan dilakukan saya kira sudah diumumkan," ungkap Ma'ruf.