Solusi Yorrys Raweyai untuk Pemerintah Tangani Masalah di Papua

Merdeka.com - Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani peristiwa kekerasan di Papua. Di samping perlu proses hukum maksimal tanpa pandang bulu, pendekatan persuasif dinilai mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dan memicu berbagai peristiwa yang terjadi.

Yorrys menyoroti aksi kekerasan yang terjadi di Papua pada awal tahun 2023. Seperti kerusuhan di Wamena pada 23 Februari lalu yang dilatari dugaan penculikan. Serta peristiwa penculikan pilot Susi Air yang terjadi di Nduga.

Menurutnya, berbagai laporan dan kajian terkait kejadian di Wamena dan Nduga menunjukkan ada persoalan mengakar terkait pengelolaan isu kesejahteraan dan hubungan sosial-kemasyarakatan. Relasi konstruktif antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang belum terjalin dengan baik, hingga menimbulkan kecemburuan sosial.

"Masyarakat yang majemuk dan plural dengan kondisi sosial, politik dan keamanan di Papua yang cenderung tidak stabil, seringkali memicu kejadian-kejadian destruktif. Dengan mudah emosi publik tersulut hanya karena isu-isu yang tidak dikelola dengan baik," ujar Yorrys dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Karena itu pengungkapan akar masalah penyebab kekerasan di Wamena dan Nduga harus menjadi fokus utama. Agar kejadian serupa tidak terulang dan dapat diciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Menurut Yorrys, aparat keamanan harus menjadi bagian penciptaan rasa aman. Bukan justru sebaliknya menjadi pihak yang menghindarkan rasa takut karena respon berlebihan.

"Tatanan kehidupan yang aman dan damai di Papua hanya dapat tercipta dengan dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan yang memang bertugas menciptakan rasa aman," jelas Ketua MPR for Papua ini.

Pemerintah daerah juga perlu merinci lebih jauh jumlah kerugian yang diakibatkan peristiwa tersebut. Termasuk mempertimbangkan untuk memfasilitasi pergantian kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah melalui aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung mereka.

Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam upaya penanganan serta penyelamatan pilot Susi Air. Apalagi, sebagai warga negara Selandia Baru, penanganan aparat keamanan terhadap Philip telah menjadi sorotan internasional. Karena itu, tindakan reaktif dan berlebihan aparat keamanan hanya akan menambah persepsi buruk di mata internasional.

"Jangan sampai tujuan untuk 'membasmi' kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya justru berdampak kontraproduktif dengan mengorbankan warga sipil," ujar Yorrys.

Ketua Komite II DPD RI itu berharap aparat keamanan menindak tegas segala bentuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB.

Meski demikian, Yorrys meminta aparat keamanan melakukan penanganan yang terukur dan sistematis. Selain itu, menciptakan solusi komprehensif bagi persoalan kekerasan di Papua.

"Intinya, kita berharap kekerasan demi kekerasan di Papua dapat diselesaikan dengan solusi-solusi yang komprehensif. Bukan sekedar reaksi-reaksi parsial yang justru tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya," pungkasnya.