Sosialisasi kurang, Disdik akui PPDB di Jabar banyak kekurangan

Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengakui, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat tahun ini memang banyak kekurangan. Tak tinggal diam, Hadadi akan melakukan evaluasi didasarkan masukan dan kendala yang disampaikan dari berbagai pihak.

Hadadi menyebut, sistem PPDB yang diatur dengan maksud agar penerimaan siswa baru bisa dilakukan transparan karena penerapan sistem online pada pelaksanaannya memang terkadang mengalami gangguan teknis.‎ "Ini kan tahun pertama Disdik Jawa Barat alih kelola PPDB. Jadi kta akan evaluasi sistem online," kata Hadadi di Kantor Disdik Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Kamis (13/7).

Kendala yang terjadi di sistem online diakuinya memang tidak lepas juga dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pada Mei 2017 membuat pola penerimaan siswa ini belum dapat diadaptasi dengan mulus.

Paling sering dilakukan misalnya banyak para calon siswa atau orang tuanya mengunggah banyak berkas yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam proses pendaftaran secara online.

"Intinya sosialisasi kami harus lebih intensif, harus lebih gencar kami sepakat. Tapi memang ini realitas antara aturan dari Jakarta juga Mei kan. Pelaksanaan Juni. Sehingga mungkin sosialisasi sebulan ini dianggap kurang efektif," imbuhnya.

Hadadi juga menyampaikan, keluhan terkait penerapan zonasi. Penerapan itu sebenarnya sudah sesuai instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keluhan zonasi itu memang menjadi evaluasi yang akan disampaikan pada Kemendikbud.

"Karena memang banyak yang merasa dirugikan," sebutnya.

Permasalahan lainnya yang disampaikan masyarakat, ujar dia, terkait kasus-kasus tidak diterimanya calon peserta didik padahal memiliki nilai ujian yang cukup tinggi. Hadadi pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut jika memang calon pendaftar memiliki kualitas yang seharusnya diterima di sekolah yang diinginkan.

"Keluhan lainnya terkait siswa RMP yang tidak masuk di sekolah yang paling dekat. Saya jawab apabila sekolah negeri ruang belajarnya masih ada, bisa diterima RMP ini. Tapi kalau sudah penuh silakan kepala sekolah koordinasi dengan swasta terdekat dan dijamin RMP ini kalau belum 20 persen dibebaskan dari berbagai pungutan DSP dan SPP di negeri maupun swasta," ungkapnya. Dia pun berharap pelaksanaan PPDB tahun berikutnya bisa berjalan lebih baik.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan, banyaknya aduan terkait PPDB di Jawa Barat dikarenakan penduduk dan sekolah di Jawa Barat tergolong paling banyak. Sehingga masalah yang diadukan menjadi cukup banyak. "Karena memang banyak dan ini provinsi paling banyak sekolahnya," jelasnya. Namun dia mengaku sistem PPDB harus dilakukan evaluasi agar keluhan-keluhan mendasar tidak terjadi lagi pada tahun penerimaan siswa baru 2018 mendatang. (mdk/bal)