Spekulasi di balik larangan Jenderal Gatot masuk Amerika

Merdeka.com - Rencana Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bertemu sahabatnya, Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford di forum Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) harus dibatalkan. Saat hendak bertolak ke Amerika Serikat dengan penerbangan Emirates EK 0357, Gatot beserta istri dan delegasi Indonesia diberi tahu pihak maskapai bahwa Panglima TNI tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection. Padahal visa dan kelengkapan dokumen lainnya sudah diatur.

Panglima langsung melapor ke Presiden Joko Widodo serta bersurat ke pemerintah AS untuk meminta penjelasan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku terus menerus berkomunikasi dengan pemerintah Amerika terkait polemik ini. Menurut Retno, masalah ini sangat penting. Retno secara tegas meminta pihak AS agar segera memberikan penjelasan.

"Untuk sekali lagi kita klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Di dalam pertemuan tadi, pihak Dubes AS kembali menyampaikan mengenai pentingnya hubungan Indonesia dan AS. Mereka juga menyampaikan bahwa rencana Jenderal Gatot ke AS adalah atas undangan Jenderal Dunford," ujar Retno di Istana, Senin (23/10).

Pemerintah Amerika baik melalui Menteri Pertahanan dan duta besar AS untuk Indonesia sudah meminta maaf. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu. Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN yang saat ini dilakukan pertemuan di Clark, Filipina.

Menlu Retno juga sudah berbicara dengan Dubes AS, Joseph Donovan. Dubes AS sudah menyampaikan permintaan maaf. Mereka juga menyampaikan bahwa Jenderal Gatot sudah diperbolehkan mengunjungi AS. Namun, menurut Retno, itu saja tidak cukup. Perlu ada penjelasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi.

"Mereka mengatakan Jenderal Gatot adalah yang paling diterima untuk mengunjungi mereka (AS), tapi berbeda yang dengan yang terjadi, kita minta adalah penjelasan. Mereka mengatakan ada rencana komunikasi Jenderal Dunford dan Jenderal Gatot. Dan mereka sedang mencoba memfasilitasi rencana komunikasi tersebut," tegasnya.

Hingga kini, alasan di balik larangan Jenderal Gatot masuk Amerika masih jadi tanda tanya. Belum ada penjelasan dari pihak Amerika. Kemlu mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di pemerintah AS tanpa mendapatkan info lebih lanjut masalah internal seperti apa.

Sehingga muncul beragam spekulasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana heran, bagaimana mungkin seorang pejabat resmi yang mendapat undangan dari mitranya ditolak untuk bisa datang meski visa telah didapat. Terlebih lagi pemberitahuan tidak diberikan melalui saluran resmi melainkan melalui pemberitahuan maskapai yang akan dinaiki oleh Panglima TNI.

"Tanpa klarifikasi maka akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan bagi penolakan," ujar dia.

Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung, sehingga ini dapat memunculkan persepsi negatif publik Indonesia terhadap AS khususnya Pemerintahan Donald Trump. Pemerintah AS bisa dianggap oleh publik di Indonesia hendak melakukan intervensi terhadap proses pemilu di Indonesia.

"Dampak terbesar adalah pada Presiden Jokowi bila hendak maju kembali. Oleh karenanya Pemerintah AS perlu segera mengklarifikasi sebelum spekulasi di media sosial menjadi tidak dapat terbendung," ujar Hikmahanto.

Wakil Ketua Komisi II Tubagus Hasanuddin menduga, ada dua faktor yang melatarbelakangi penolakan itu. Yakni faktor administrasi dan politis. "Satu, ada muatan administrasi. Kedua, ada muatan politis. Kita lihat nanti alasan mereka," kata Tubagus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga ada masalah lain selain administrasi terkait penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot. Dia menduga Amerika memiliki agenda tersembunyi. Apalagi jelang tahun politik 2018-2019 serta ramainya pemberitaan soal dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) yang berisi keterlibatan TNI dalam pembantaian massal Partai Komunis Indonesia pada 1965.

"Sebab kita tahu Amerika ini kadang-kadang dia punya mau, menjelang-menjelang peristiwa politik, tahun politik dia biasa punya mau," kata Fahri.

"Lagi goyang-goyang dalam negeri, kita lagi baru kan katanya ada dokumen keterlibatan Amerika atau Amerika punya dokumen tentang peristiwa 1965 dan sebagainya itu kan memang kelakuan mereka, mereka memang enggak mungkin lepas," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz ikut angkat bicara. Meutya heran dengan keluarnya red notice atau pengumuman larangan dari pemerintah AS terhadap Jenderal Gatot. Sebab, pengumuman itu mendadak. Padahal, seharusnya red notice tidak bisa sembarangan dikeluarkan tanpa alasan yang jelas.

"Saya rasa ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia yang perlu dijawab oleh AS. Red notice sesuatu yang serius, tidak ujug-ujug keluar tanpa alasan," tegasnya.