Follow
Status Kependudukan 1.206 Warga Solo Diblokir, Tak bisa Ikut Nyoblos Pemilu
Merdeka.com - Status kependudukan 1.026 warga Solo diblokir. Penyebabnya karena belum melakukan rekam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik hingga akhir 2018. Namun jika mereka melakukan perekaman data, data yang diblokir bisa dibuka kembali.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suwarta mengatakan pemblokiran ini status kependudukan ribuan warga tersebut menjadi nonaktif. Pemblokiran dilakukan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi tidak ada akses ke pelayanan publik. Misalnya pendaftaran jaminan kesehatan, pembukaan buku tabungan, permohonan pembuatan surat keterangan berkelakuan baik, hingga kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2019," ujar Suwarta, Kamis (17/1).
-
Kenapa warga negara tertentu tidak dapat akses internet? Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet. Lalu, rakyat negara mana saja yang masih belum terkoneksi internet? Apakah Indonesia termasuk?
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Bagaimana aturan untuk memastikan kemudahan akses bagi pemilih? Pentingnya kemudahan akses bagi pemilih juga menjadi perhatian dalam Pilkada 2024. Fasilitas dan sarana yang memadai harus disediakan, seperti tempat pemungutan suara yang mudah dijangkau dan tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas.
-
Siapa yang bisa menggunakan Surat Suara Pemilu? Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya di TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024 pada pukul 07.00-13.00 waktu setempat.
-
Di mana warga negara tidak terkoneksi internet? Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet.
-
Apa kendala akses layanan kesehatan di Maluku? “Namun, yang menjadi kendala adalah rasio dokter FKTP dengan jumlah peserta di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual,“ ungkap Yessi.
Jika dipersentase, sebanyak 1.026 wajib KTP tersebut berkisar 0,25 persen dari total wajib KTP di Solo. Sedangkan 99,75 persen wajib KTP sudah melakukan perekaman data. Termasuk siswa sekolah, karena kami menyelenggarakan program jemput bola di sekolah sekolah.
"Mayoritas dari 1.026 wajib KTP itu adalah penduduk Solo yang berdomisili di luar kota. Kami sudah melakukan berbagai cara agar warga melakukan perekaman data," katanya.
Lebih lanjut Suwarta menjelaskan, peluang merekam data di lokasi terdekat sudah sangat terbuka. Diantaranya di 5 kantor kecamatan, kantor dinas dan di area Car Free Day (CFD). Pihaknya juga sudah mengirimi undangan para wajib KTP tersebut, sesuai mama dan alamat masing-masing.
Pemkot Solo memilih mengundang kembali wajib KTP tersebut untuk melakukan rekam data. Pihaknya juga akan mengundang petugas registrasi di tingkat kelurahan, dan memberikan data wajib KTP tersebut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Ada dua penyebab 770 tahanan di Rutan Makassar tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 558 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
penonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca Selengkapnya
Minat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca Selengkapnya
PSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca Selengkapnya
Menjelang pemilu 2024, Acha Sinaga bercerita tentang kesedihannya karena tak bisa mengikuti Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Sejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca Selengkapnya
Pemilu atau Pemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih para wakil rakyat atau pejabat pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.
Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Kawal Pemilu 2024 dengan Aplikasi "Warga Jaga Suara"
Baca Selengkapnya