Subsidi Kuota Internet Peserta Didik Tahun 2020 Tersisa Rp428 Miliar
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusdatin Kemendikbud-Ristek, M Hasan Chabibie memastikan bahwa kuota bantuan subsidi internet yang tak digunakan oleh para penerima dikembalikan lagi ke kas negara. Menurut Chabibie di tahun 2020 nilai kuota yang tak digunakan oleh para penerima sebesar lebih dari Rp428 miliar.
"Kami di Persesjen tersebut (Persesjen Nomor 4 Tahun 2020) di butir 6, sudah menyebutkan bahwa memang untuk penggunaan kuota yang nol byte itu harus dikembalikan ke negara. Dan kami bunyikan dalam surat pemesanan kepada operator seluler. Angka total yang kami kembalikan ke negara pada 2020 adalah Rp428 miliar," kata Chabibie dalam Raker bersama Komisi X DPR, Rabu (25/8).
Chabibie menerangkan bahwa total realisasi bantuan kuota data internet pada 2020 mencapai Rp4,497 triliun. Chabibie juga menjelaskan mengapa tak semua siswa mendapatkan bantuan tersebut.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Apa program pemerintah untuk pemerataan akses internet? Saat ini pemerintah sudah punya program BAKTI, misalkan pemerataan 4G terutamanya.
-
Ke mana Sedekah Kuota disalurkan? Tri dalam programnya juga bekerja sama dengan Pusat Studi Al-Qur'an, nantinya Sedekah Kuota akan disalurkan ke pesantren-pesantren dan santri-santri di Indonesia agar mudah mendapatkan akses internet.
-
Siapa yang terima bantuan internet? Penerima bantuan terutama para pelaku UMKM di daerah yang jauh dari perkotaan dan masih kesulitan akses Internet.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dilakukan Kemenkominfo untuk cegah stunting? Kemenkominfo sejak 2019 telah menggandeng generasi muda untuk turut serta mendukung upaya penurunan prevalensi stunting melalui Kampanye Genbest (Generasi Bersih dan Sehat).
Menurut dia, mengacu pada aturan yang sama Kemendikbud-Ristek hanya bisa menyalurkan bantuan kuota data pada siswa ataupun pengajar yang data serta nomor handphonenya telah disetorkan ke pihaknya. Kepala sekolah pun mesti menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran data yang diberikan.
"Jadi memang betul peserta didik kita jumlahnya lebih dari 50 juta, namun yang mengirimkan SPTJM itu sendiri tidak sebanyak itu. Nah itu yang menjadi dasar kami pembagian kuota tidak sebanyak itu (jumlah total siswa nasional)," kata dia.
Di samping karena itu, Chabibie melanjutkan bahwa ada faktor lain yang membuat kuota data gagal diinjeksi ke nomor penerima, yakni lantaran nomor yang digunakan telah memasuki masa tenggang.
"Yang kedua nomor ponsel sendiri itu sudah tidak aktif, dan yang ketiga terjadi pergantian nomor," ujar dia.
Realisasi Belanja Anggaran Kemendikbud-Ristek 2020 Capai 91,5Persen
Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud-Ristek) Suharti menyebut bahwa realisasi belanja kementeriannya pada tahun anggaran 2020 mencapai 91,5 persen. Angka ini setara dengan Rp79 triliun.
Realisasi belanja ini tertuang dalam sejumlah pos mulai dari belanja pegawai, PTNBH, dan tunjangan profesi guru yang mencapai 24,25 persen.
“Kemudian belanja barang sebesar 33,11 triliun sebagai besar ini adalah untuk bantuan atau subsidi kuota internet, bantuan subsidi upah, dan penanganan Covid-19,” kata Suharti dalam Raker bersama Komisi X DPR, Rabu (25/8).
Sementara untuk belanja modal realisasinya mencapai Rp5,52 triliun. Belanja ini merupakan untuk membeli aset seperti gedung dan lainnya.
“Kemudian belanja untuk bansos, kita tahu semua untuk KIP, kemudian untuk KIP Kuliah dan Bidikmisi di perguruan tinggi,” kata dia.
Sementara itu, Suharti melanjutkan untuk realisasi pendapatan Kemendikbud-Ristek di tahun 2020 mencapai Rp14,08 triliun. Angka tersebut melebihi target dari yang sebelumnya diproyeksikan.
“123 persen dari rencana anggaran sebesar Rp11,4 triliun,” paparnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta mengakui banyaknya ijazah peserta didik yang tertahan di sekolah.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek: Anggaran Tahun Depan untuk KIP Kuliah Rp14,69 Triliun
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaDari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca SelengkapnyaPemprov bakal menyampaikan informasi perihal pengisian bangku kosong itu pada semester genap dengan mengeluarkan surat edaran.
Baca Selengkapnya