Follow
Sudah menyerah, Din Minimi ternyata belum tentu dapat amnesti
Merdeka.com - Nurdin Ismail alias Din Minimi, pimpinan kelompok bersenjata paling dicari di Aceh akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Setelah meminta beberapa syarat, Din Minimi dan anak buahnya langsung dijemput dari tempat persembunyiannya oleh Kepala BIN Sutiyoso dengan pengawalan ketat dari Brimob dan TNI.
Din Minimi merupakan ketua kelompok bersenjata yang disebut kerap membuat kekacauan dan melawan pemerintah. Menurut berbagai sumber, kelompok Din Minimi adalah sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Sutiyoso, Din Minimi minta amnesti atau pengampunan sebagai syarat menyerahkan diri. Syarat itu pun diberikan asal Din Minimi tidak lagi membuat aksi teror dan bersedia kembali ke tengah-tengah masyarakat.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
"Minta amnesti seluruh GAM yang dulu juga diberikan amnesti. Saya sudah konsultasi dengan presiden dan setuju amnesti," ujar Sutiyoso dalam perbincangan dengan merdeka.com, Selasa (29/12).
Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos ini, selain permintaan amnesti, Din Minimi dan kelompoknya minta syarat lain. Syarat-syarat itu pun bakal dipenuhi pemerintah.
"Tuntutan mereka reintegrasi Helsinki diteruskan, janda GAM diurus, anak-anak diurus, pengelolaan anggaran, minta peninjuan independen kalau Pilkada," ujar Sutiyoso. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah berkali-kali mengajukan ingin mundur sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.
Baca Selengkapnya
PDIP mempertimbangkan sosok Anies untuk maju di Pilgub Jakarta
Baca Selengkapnya
Diketahui, PDIP akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca Selengkapnya
Pramono menegaskan hingga saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
KPU menyatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung harus mengajukan cuti setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Pramono hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bukan merupakan hasil akhir dan masih ada waktu satu bulan untuk berkampanye.
Baca Selengkapnya