Follow
Survei: 62 Persen Publik Tidak Puas dengan Kebijakan PPKM Darurat
Merdeka.com - Sebanyak 62 persen publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap penerapan kebijakan PPKM Darurat. Berbanding 16 persen publik yang merasa puas dengan kebijakan tersebut. Temuan itu dirilis oleh Lembaga Arus Survei Indonesia.
Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Jumlah responden yakni 1200 dengan margin of error +/ - 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Hanya 16% responden yang mengatakan puas atas pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, sementara 62% mengatakan tidak puas. Sisanya 22% mengaku tidak tahu/tidak jawab," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan saat memaparkan hasil survei Arus Survei Indonesia bertema Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi dan Peta Elektoral 2024 secara virtual, Rabu (8/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Suara PPP berapa? Di Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Kenapa BP2MI protes tentang Permendag 36 tahun 2023? 'Penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia, menyebabkan banyak barang yang tidak sampai dengan tepat waktu di dalam negeri. Namun, wajar jika rekan-rekan Bea dan Cukai melakukan transisi kebijakan ini, dan membutuhkan waktu. Justru Bea dan Cukai melanggar peraturan jika tidak melaksanakan Permendag ini,' ujarnya.
-
Siapa yang memilih PPDP? Pembentukan PPDP dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU setempat.
Ada sejumlah pendapat publik yang tidak puas terhadap PPKM Darurat. Mulai dari pendapatan menurun, sulit mencari kerja hingga PPKM dirasa tidak adil.
"Pendapatan harian turun (57,2%), kesulitan mencari kerja (15,1%), implementasi PPKM darurat tidak adil (9,5%), PPKM darurat tidak efektif (5,5%), dan makin menderita (4,2%) merupakan alasan responden tidak puas dengan pemberlakukan kebijakan PPKM Darurat," ujar dia.
Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Jumlah responden yakni 1200 dengan margin of error +/ - 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Periode Survei antara 26 Agustus - 03 September 2021
Pengambilan data survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Survei dilakukan dengan cara telesurvei yaitu responden wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei tatap muka lembaga Arus Survei Indonesia sejak 2019 hingga 2021.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya
Lebih dari 80 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja polantas mengamankan dan melancarkan arus mudik.
Baca Selengkapnya
Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca Selengkapnya
Mayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menilai kepuasan kepada Presiden Jokowi karena pelayanan yang diberikan pada publik.
Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen pada Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnya