Survei Indikator: Mayoritas Warga Ingin Kebijakan PSBB Dihentikan
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif. Pada September 2020, sebanyak 55 persen masyarakat ingin PSBB dihentikan agar perekonomian dapat berjalan kembali.
Kesimpulan itu disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional tentang Mitigasi Dampak Covid-19. Survei terkait PSBB dilakukan pada Mei, Juni, dan September 2020.
Hasilnya, pada Mei ada 43,1 persen masyarakat yang ingin PSBB dihentikan. Jumlah ini terus bertambah pada Juli, di mana ada 60,6 persen warga yang mendesak PSBB tidak dilanjutkan.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Komisi XI minta BPS fokus pada data Pemilu? Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapapenting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,' ucap Puteri.
-
Bagaimana boikot berpengaruh? Pada Maret lalu Alshaya Group yang memiliki lisensi Starbucks di Timur Tengah, mulai memecat lebih dari 2.000 karyawannya di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau sekitar 4 persen dari seluruh pekerjanya karena dampak boikot.
-
Mengapa BPS penting? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Kenapa boikot dilakukan? Secara umum, boikot dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka memprotes suatu hal yang tidak semestinya harus berubah.
"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55 persen dari sebelumnya 60,6 persen pada temuan sebelumnya," jelas Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (18/10).
Namun di sisi lain, 60,4 persen masyarakat masih tetap memprioritaskan urusan kesehatan. Sementara, hanya 36,2 persen warga yang memprioritaskan masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selebihnya, memilih tak menjawab.
Pada September, pemerintah melonggarkan PSBB. Masyarakat berharap ekonomi segera membaik. Ternyata, kata Burhanuddin, tidak juga mereka dapatkan.
"Dibanding bulan Mei dan Juli ada perubahan luar biasa, dugaan saya waktu itu masyarakat cukup lama mengalami PSBB cukup ketat, kemudian mereka capek tidak ada pilihan lain karena tidak ada yang bisa dimakan," kata Burhanuddin.
"Akhirnya ketika ada pelonggaran PSBB mereka meminta agar PSBB cukup berhenti di sini dan ekonomi segera berjalan itu mayoritas di bulan Juli, itu berbeda dibanding bulan Mei," sambungnya.
Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Menggunakan sistem wawancara telepon. Alasannya karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Jumlah sampel sebanyak 1,200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Jumlah sampel yang dipilih secara acak melalui telepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden. Margin of Error pada survei ini +2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Reporter: Lizsa Egeham dan Muhammad Genantan
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keinginan itu didapati dari hasil survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia pada 22 November sampai dengan 2 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMenurut Ara, Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaSalah satu strategi Polri yang banyak diapresiasi publik dalam pelaksanaan mudik tahun ini adalah one way dan contra flow
Baca Selengkapnya