Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei Indikator: Mayoritas Warga Ingin Kebijakan PSBB Dihentikan

Survei Indikator: Mayoritas Warga Ingin Kebijakan PSBB Dihentikan Check Point Pengawasan PSBB. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif. Pada September 2020, sebanyak 55 persen masyarakat ingin PSBB dihentikan agar perekonomian dapat berjalan kembali.

Kesimpulan itu disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional tentang Mitigasi Dampak Covid-19. Survei terkait PSBB dilakukan pada Mei, Juni, dan September 2020.

Hasilnya, pada Mei ada 43,1 persen masyarakat yang ingin PSBB dihentikan. Jumlah ini terus bertambah pada Juli, di mana ada 60,6 persen warga yang mendesak PSBB tidak dilanjutkan.

Orang lain juga bertanya?

"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55 persen dari sebelumnya 60,6 persen pada temuan sebelumnya," jelas Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (18/10).

Namun di sisi lain, 60,4 persen masyarakat masih tetap memprioritaskan urusan kesehatan. Sementara, hanya 36,2 persen warga yang memprioritaskan masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selebihnya, memilih tak menjawab.

Pada September, pemerintah melonggarkan PSBB. Masyarakat berharap ekonomi segera membaik. Ternyata, kata Burhanuddin, tidak juga mereka dapatkan.

"Dibanding bulan Mei dan Juli ada perubahan luar biasa, dugaan saya waktu itu masyarakat cukup lama mengalami PSBB cukup ketat, kemudian mereka capek tidak ada pilihan lain karena tidak ada yang bisa dimakan," kata Burhanuddin.

"Akhirnya ketika ada pelonggaran PSBB mereka meminta agar PSBB cukup berhenti di sini dan ekonomi segera berjalan itu mayoritas di bulan Juli, itu berbeda dibanding bulan Mei," sambungnya.

Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Menggunakan sistem wawancara telepon. Alasannya karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Jumlah sampel sebanyak 1,200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak melalui telepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden. Margin of Error pada survei ini +2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter: Lizsa Egeham dan Muhammad Genantan

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei: Masyarakat Ingin Presiden Terpilih Tuntaskan Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja
Survei: Masyarakat Ingin Presiden Terpilih Tuntaskan Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja

Keinginan itu didapati dari hasil survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia pada 22 November sampai dengan 2 Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Maruarar Sirait Sebut Rakyat Ingin Pilpres Satu Putaran, Optimis Prabowo-Gibran Menang
Maruarar Sirait Sebut Rakyat Ingin Pilpres Satu Putaran, Optimis Prabowo-Gibran Menang

Menurut Ara, Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas: 63,7 Persen Publik Setuju Politik Dinasti Dibatasi
Survei Litbang Kompas: 63,7 Persen Publik Setuju Politik Dinasti Dibatasi

Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.

Baca Selengkapnya
LSI: 79,6% Publik Setuju Panji Gumilang Dihukum Penistaan Agama, 65,6% Al-Zaytun Dibubarkan
LSI: 79,6% Publik Setuju Panji Gumilang Dihukum Penistaan Agama, 65,6% Al-Zaytun Dibubarkan

69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos

Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 75,8 Persen Masyarakat Puas Atas Kinerja Presiden Jokowi
Survei Indikator: 75,8 Persen Masyarakat Puas Atas Kinerja Presiden Jokowi

"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos

Hasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Koruptor Kasus Timah Dimiskinkan dan Dipenjara Seumur Hidup
Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Koruptor Kasus Timah Dimiskinkan dan Dipenjara Seumur Hidup

Kasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Evaluasi Mudik 2024, Strategi Polri Bikin Masyarakat Puas
Evaluasi Mudik 2024, Strategi Polri Bikin Masyarakat Puas

Salah satu strategi Polri yang banyak diapresiasi publik dalam pelaksanaan mudik tahun ini adalah one way dan contra flow

Baca Selengkapnya