Survei: Publik Khawatir Penanganan Pandemi di 2022 Terganggu Persiapan Pemilu 2024
Merdeka.com - Sebagian besar publik khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun 2022 akan terganggu dengan agenda persiapan Pemilu 2024. Sebabnya, 2022 merupakan tahun politik persiapan menuju Pemilu 2024.
Hal itu terekam dalam hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (10/1). Sebanyak 44,4 persen menyatakan khawatir penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terganggu dengan agenda persiapan pemilu.
Nomor dua yang dikhawatirkan oleh publik adalah keamanan dan stabilitas politik makin rentan terganggu menjelang Pemilu 2024. Hal itu disuarakan responden sebesar 36,1 persen.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Siapa yang cemas dengan Pilpres AS 2024? Pernyataannya bertentangan dengan keraguan yang dirasakan oleh jutaan warga AS, terutama para pendukung Partai Republik, sejak pemilihan presiden AS 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump menolak untuk mengakui kekalahannya.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Apa saja ancaman Pilpres AS 2024? Easterly membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pemilu, termasuk masalah disinformasi, interaksinya dengan platform media sosial, serta ancaman yang terus-menerus dihadapi oleh petugas pemilu, terutama setelah pengiriman surat suara kepada pemilih dan dimulainya pemungutan suara awal di beberapa negara bagian.
Pada urutan ketiga, sebesar 16,8 persen responden khawatir terjadi keterbelahan sosial (pemilih) semakin menguat menjelang Pemilu 2024. Sementara jawaban lain 0,3 persen, dan tidak tahu 2,4 persen.
Sementara itu, sebagian besar responden juga percaya tahun 2022 menjadi pertaruhan pemerintah untuk membuktikan kinerja sebelum terganggu agenda pemilu. Hal itu disuarakan 74 persen responden. Yang tidak setuju sebanyak 20,7 persen, dan 5,3 persen tidak tahu.
Litbang Kompas menggelar survei melalui sambungan telepon pada 20-22 Desember 2021. Jumlah responden sebanyak 504 responden yang diambil secara acak. Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 4,37 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Situasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan anggota Polri mempersiapkan diri sejak ini mengantisipasi gangguan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca Selengkapnya