Survei SMRC: Hanya 5 Persen Warga Setuju Masa Jabatan Presiden Ditambah
Merdeka.com - Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk 'Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu' menunjukkan hanya 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan presiden tiga periode.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani,menyebutkan bahwa mayoritas warga, 73 persen, menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan. Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah.
Deni menjelaskan bahwa dari 15 persen yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, 61 persen (atau sekitar 9 persen dari total populasi) ingin masa jabatan presiden hanya satu kali. Yang ingin lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun) hanya 35 persen atau hanya sekitar 5 persen dari total populasi.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana SMRC melakukan survei Pilgub Sulteng? Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
-
Apa fokus utama pemerintahan baru menurut responden? kebanyakan responden (48.3%) memilih mementingkan isu perekonomian, terutama tentang keterbukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan atau gaji, dan menstabilkan harga untuk rakyat.
-
Kapan SMRC merilis hasil survei Pilgub Sulteng? Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis, simulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, bertajuk 'Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah' yang dirilis pada Rabu, (22/5).
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
"Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja," papar Deni, Jumat (1/4).
Deni menambahkan bahwa pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam 3 kali survei, pada Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.
"Warga konsisten ingin jabatan presiden maksimal dua periode," kata Deni.
Adapun survei ini dilakukan pada 1220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022.
Reporter: Delvira
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ara, Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran
Baca SelengkapnyaPeneliti LSI Denny JA Adjie Al Faraby mengatakan, isu-isu soal dinasti politik, demokrasi dilayangkan ke Presiden Jokowi banyak muncul setelah putusan MK.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSurvei terkait jumlah putaran Pilpres ini ditanggapi kritis oleh Andi Sinulingga selaku Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaLembaga Survei Populi Center mengeluarkan hasil survei terbarunya soal Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca Selengkapnya