Tak ingin malu, Wapres JK minta ojek online tak demo saat Asian Games

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para driver ojek online mengurungkan niat menggelar aksi demo pada 18 Agustus 2018 di dua lokasi terpisah yaitu Gelora Bung Karno (GBK) dan Gelora Jaka Baring Sport City Palembang. Wapres JK yakin para driver ojek online tidak akan merusak martabat bangsa sebagai tuan rumah pesta olahraga yang diselenggarakan empat tahun sekali ini.

"Kita harapkan Asian Games ini merupakan martabat bangsa, menjaga martabat bangsa, menjaga kehormatan bangsa. Ya janganlah dengan situasi yang sempit ini digunakan pula oleh teman-teman ojek online yang selama ini tetap beroperasi sebenarnya," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa(7/8).

Dia juga yakin pihak Kementerian Perhubungan bisa meredam aksi tersebut. Kalaupun tetap terjadi demo, JK meminta pihak keamanan menjaga perhelatan tersebut agar tetap aman dan tidak terganggu.

"Itu urusan Menhub untuk meredam itu dan juga menjaga. Kalau pun terjadi harus dijaga oleh polisi. Bisa saja, silakan di sini di tempat yang tertentu tapi tidak sampai mempermalukan kita di mata (internasional), di muka yang menghalangi jalan dan segala macam, itu juga tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," ungkap JK.

Diketahui gerakan Aksi Roda Dua (Garda) berencana menggelar aksi demonstrasi pada saat Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Aksi protes yang direncanakan oleh Garda ini bertujuan untuk mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah terkait ojek online di Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun mengupayakan agar demonstrasi tidak dilakukan. Sebab, aksi protes pengemudi ojek online ini dinilai akan mengganggu perhelatan olahraga terbesar se-Asia ini.

Mengenai ketentuan dan putusan MK ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi berpendapat bahwa pengaturan ini dimaksudkan supaya tercipta angkutan jalan yang aman dan selamat bagi semua pihak yaitu pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan.

"Yang terpenting mitra pengemudi jangan mau ditunggangi oleh (kepentingan) politik karena tahun ini tahun rawan politik," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (20/7).