Tak Punya Roadmap Pascareformasi, TNI Dinilai Bertugas Tak Sesuai Aturan

Merdeka.com - Reformasi TNI sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Namun sampai saat ini, pemerintah belum pernah membuat seperti apa roadmap reformasi TNI itu sendiri.

Menurut Analis Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, roadmap itu penting untuk mencegah adanya celah penempatan TNI di jabatan sipil.

"Tidak ada konsensus minimum di antara elite politik sipil mengenai bagaimana kedudukan militer pasca-Soeharto. Indikasinya, kita galang deklarasi Ciganjur, disepakati Gus Dur, Megawati, Hamengkubowono X, Amien Rais di rumah Gus Dur. Mereka adalah pemimpin sipil berbasis massa luas," kata Syamsuddin dalam diskusi dengan tema Quo Vadis Reformasi, Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

"Akibatnya, siapa itu pemegang otoritas sipil pasca Soeharto? Semua Presiden juga tidak punya visi yang cukup jelas soal itu. Ini masalah kita," lanjut Syamsudin.

Komisioner Komnas HAM RI, M Choirul Anam, juga sependapat dengan hal itu. Menurutnya, saat ini tugas TNI tidak berjalan sesuai aturan.

"Artinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam aktualisasi di lapangan, apa yang dicita-citakan, paling berasa pragmatisme itu sendiri," kata Choirul.

Dia mencontohkan, beberapa tahun terakhir tugas TNI beralih fungsi untuk menjaga keamanan di KRL. Hal itu tidak sesuai dengan profesionalisme sebagai TNI. Sebab itu, perlu adanya visi jelas tentang reformasi di tubuh TNI.

"Menurut Komnas HAM, salah satunya reformasi hukum. Banyak kasus yang berkaitan dengan konflik agraria, itu bersinggungan dengan TNI. Pada akhirnya susah diselesaikan dengan cepat," ungkap Choirul.

Ditambahkan Direktur Imparsial, Al Araf, reorganisasi militer bisa saja dilakukan. Ada dua tahap yaitu memperkuat struktur untuk memperkuat dinamika atau mengurangi struktur yang tidak efektif.

"Implikasinya, di beberapa negara membangun cyber defense yang kuat. Pada sisi lain, mereka mengurangi struktur yang tidak efektif," kata Al Araf.

Seperti contohnya di Tiongkok, jumlah prajurit dikurangi tetapi cyber defense dikuatkan. Dia yakin Indonesia juga bisa didorong untuk itu.

"Bukan ke arah penempatan sipil, tapi mendorong mereka menghadapi kecenderungan generasi perang yang kekinian. Perlu membangun cyber defense yang kuat," kata Al Araf.

Sebab, kata dia, penempatan TNI di jabatan sipil bertentangan dengan reformasi dan UU TNI. Seharusnya kata dia, penempatan jabatan hanya beberapa instansi saja.

"Tapi dengan syarat atas dasar permintaan instansi terkait," ungkap Al Araf.