Tanggapan timses beredarnya dokumen pemberhentian Prabowo

Merdeka.com - Salinan dokumen pemecatan Prabowo Subianto sebagai prajurit ABRI yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) beredar. Pemberhentian itu dinilai karena pimpinan ABRI tak ingin disebut tak pro reformasi.

"Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan tanpa putusan pengadilan, hanya karena para pimpinan ABRI kala itu (Wiranto cs) takut dinilai tidak reformis, dan takut bila Prabowo melancarkan kudeta terhadap rezim BJ Habibie," kata Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Suryo Prabowo, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, pada 23 Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diawaki oleh sejumlah LSM pelindung HAM telah bekerja tiga bulan tidak menemukan kesalahan Prabowo. Selanjutnya, penyelidikan diserahkan kepada pemerintah, dan dalam lembaran negara yang ditandatangani Mensesneg Muladi 6 September 1999 dinyatakan bahwa Prabowo tidak terkait dengan pelanggaran HAM.

"Di sini terlihat bahwa Prabowo dinilai bersalah oleh TNI AD dan Panglima ABRI dengan 11 alasan yang tidak ada satu pun terkait langsung dengan kerusuhan Mei 1998," tutur mantan Wakasad itu.

Justru yang unik, lanjut Suryo, Ketua TGPF Marzuki Darusman, Wakil Ketua TGPF Said Aqil Siradj dan Muladi tidak pernah menuduh Prabowo sebagai pelanggar HAM dan dalam pilpres mendukung Prabowo.

"Tetapi mengapa para mantan anggota DKP (kecuali SBY) kok masih saja memfitnah Prabowo," kata bekas Kasum TNI itu.

Dia berharap Prabowo dapat tetap tegar seperti Nelson Mandela, dan Hugo Chavez. "Meski pernah diberhentikan dari dinas militer dan dipenjara oleh rezim yang berkuasa, dia mampu bangkit dan menjadi presiden," tandasnya.