Follow
TB Hasanuddin: TNI tak ikut berpolitik saja sudah ricuh
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan ketetapan MPR dengan tegas melarang TNI memiliki hak berpolitik. Dia menilai saat ini, TNI belum waktunya untuk kembali terjun ke politik. Sebab, TNI tak berpolitik saja sering membuat kericuhan.
"Kalau sekarang mungkin belum waktunya. Kenapa? Tanpa tentara aja sekarang sudah ricuh. Apalagi kalau ada ini," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai mengamandemen UUD tak cukup didasari atas satu kepentingan pihak. Namun, harus pula melibatkan DPR, pemerintah dan turut pula mendengar aspirasi dari masyarakat apakah menyetujui TNI kembali mendapatkan hak berpolitik atau tidak.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
"Kalau rakyat menghendaki merevisi UU silakan. Caranya Ya pemerintah dengan legislatif duduk bareng bahas itu. Dan anggota DPR akan tanya ke publik perlu apa tidaknya."
Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama tak terkecuali TNI. Namun, Politikus PPP ini menegaskan dilihat dari sisi politis, keinginan TNI tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan tak mudah untuk disetujui.
"Dari sisi politis, kita harus lihat sejauh mana nanti demokrasi Pemilu itu dengan melibatkan TNI secara praktis. Selain juga tentu terkait kesiapan TNI itu sendiri," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca Selengkapnya
Hal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca Selengkapnya
Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
Panglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca Selengkapnya
Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca Selengkapnya
Aria Bima meminta Bawaslu untuk lebih ketat mengatur TNI yang ikut mendukung salah satu capres
Baca Selengkapnya
Aria tegas mengatakan TNI tidak boleh ikut berpihak ke salah satu capres dengan alasan apapun
Baca Selengkapnya
Hal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca Selengkapnya