Temui KPK, Pansus desak semua korupsi di PT Pelindo II diusut tuntas

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan ini bertujuan mendukung KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II.

"Mendukung KPK untuk mengusut kasus korupsi di Pelindo II," kata Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka setiba di KPK, Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut Rieke, Pansus Pelindo meminta agar KPK menguak kebobrokan di PT Pelindo II selain menggali Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pelindo II. "Tetap usut bukan hanya kasus pengadaan barang dan jasa saja," pungkasnya.

Selain membahas permasalahan Pelindo II, kunjungan itu juga membahas kontrak kerja Jakarta International Container Terminal dengan perusahaan asal Hongkong, Hutchinson Port Holding (HPH). "Iya, termasuk perpanjangan kontrak JICT dan masih banyak lagi," pungkas Rieke.

Sebelumnya Pansus Pelindo II dibentuk lantaran diduga adanya kejanggalan yang dilakukan oleh Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, dengan menunjuk langsung perusahaan asal Hongkong, Hutchinson Port Holding, dalam pengadaan container crane. Selain menunjuk langsung Lino juga memperpanjang kontrak kerja antara PT Pelindo II dengan HPH, padahal masa kontrak kerja belum berakhir.

Di samping itu pula perpanjangan yang dilakukan Lino melanggar undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan melakukan perpanjangan kontrak dengan HPH tanpa melakukan perjanjian konsesi dengan otoritas pelabuhan Tanjung Priok sebagai regulator.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada 18 Desember lalu. Penetapan tersangka lantaran RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan melawan hukum. Akibat dari perbuatannya Lino dikenakan Pasal 2(1) dan atau Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan sprindik yang ditetapkan 15 Desember 2015.