Tepatkah Pengungsi Rohingya diberi suaka politik oleh Indonesia?

Merdeka.com - Seluruh warga Rohingya yang berada di Kuala Langsa enggan untuk kembali ke negara asalnya. Mereka melarikan diri dari negaranya karena tidak diperlakukan dengan layak di negaranya. Sehingga berani mempertaruhkan nyawa melawan ganasnya ombak di lautan, hingga diselamatkan oleh nelayan Aceh.

Sikap ringan tangan yang diperlihatkan warga Aceh membuat para warga Rohingya terkesan. Salah satu warga Rohingya, Muhammadun Hasan (17) mengaku seluruh pengungsi Rohingya tidak mau kembali ke negara asalnya. Hasan meminta kepada Menteri Sosial agar bisa mendapatkan suaka politik dan bisa terus berada di Indonesia.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan pengungsi Rohingya tidak tepat apabila diberikan suaka politik oleh pemerintah. lantaran, mereka datang ke Aceh bukan disebabkan oleh kepentingan politik.

"Karena mereka bukan pelarian politik," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Minggu (24/5).

Terlebih, kata Ray yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya hanyalah bantuan kemanusiaan, sehingga pemberian suaka politik dari Pemerintah Indonesia dinilai belum tepat.

"Mereka datang ke Indonesia juga kan bukan untuk mencari suaka, mereka hanya butuh bantuan kemanusiaan," katanya.

Sementara, Menanggapi permintaan suaka politik oleh Rohingya yang berada di Aceh, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebutkan akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Sekarang masih lagi menunggu Perpres, kita tunggu saja," imbuhnya.

Menurut Khofifah, hal yang terpenting saat ini adalah penanganan kemanusiaan dan pemulihan dari penderitaan yang dialami selama terkatung-katung di laut. Mereka harus diberikan terlebih dahulu makan.

"Baru nanti akan kita bicarakan tindak lanjutnya, sekarang kami sehatkan dulu mereka," ujarnya.

Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia, dan aturan hukum internasional. Seluruh negara yang menerima Konvensi Terkait Status Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang ke negerinya.