Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ditahan, Ini Penjelasan Polisi

Merdeka.com - Jakarta, - Penyidik tidak menerbitkan surat perintah penahanan kepada FR dan MYO, anggota Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam kasus unlawful killing tewasnya laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, alasannya karena kedua tersangka bersikap koperatif saat menjalani pemeriksaan.

"Pertimbangan itu karena tersangka tidak dikhawatirkan melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, tersangka tidakbmengulangi perbuatannya lagi," kata dia kepada wartawan, Sabtu (19/6/2021).

Ramadhan menerangkan, atas pertimbangan itu maka penyidik memutuskan tidak melakukan penahanan.

"Jadi penahanan itu tidak wajib, kapan penyidik melakukan penahanan ketika ada kekhawatiran terhadap itu," ujar dia.

Lebih lanjut Ramadhan menyampaikan, kedua tersangka juga masih berstatus sebagai anggota Polri, hanya saja dibebaskan tugas sementara.

"Saya katakan anggota tersebut masih menjadi anggota Polri. Tentunya dia sebagai anggota polri y mungkin masih ada kewajiban untuk ke kantor gitu, cuma saya tidak tahu dia di kantor sebagai apa, apakah wajib lapor atau apa. tapi yang jelas anggota tersebut masih sebagai anggota Polri," papar dia.

Ramadhan menerangkan, nasib kedua anggota Polri berada di tangan majelis hakim. Menurut dia, keputusan pemecatan tergantung vonis yang dijatuhkan. Ramadhan belum bisa berbicara lebih gamblang terkait hal tersebut.

"Iya kita nunggu aja keputusannya gimana, tentunya ada pertimbangan dong kalau dia mendapat keputusan vonis, itu ada pertimbangan nanti akan kita lihat putusannya," ujar dia.

Saat ini, berkas perkara kedua tersangka masih diteliti oleh Kejaksaan. Jikalau dinyatakan lengkap atau p21. Nantinya dalam waktu 14 hari penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti.

"Itu namanya tahap 2 nanti akan disampaikan. Tapi sekarang belum (tahap dua)," ujar dia.