Tim BPK dan PDTT beda pendapat soal pengelolaan anggaran Kemendes

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan ketua tim laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Andi Bonanganom dalam lanjutan persidangan perkara tindak pidana suap terhadap auditor BPK oleh dua terdakwa Sugito dan Jarot Budi Prabowo. Kedua terdakwa melakukan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum KPK menanyakan perbedaan pendapat antara tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK dengan tim laporan keuangan yang diketuai Yudi Ayodhya. Kedua tim tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai mekanisme pertanggungjawaban laporan penggunaan dana oleh Kementerian Desa.

"Dari hasil analisa tim kami ketahui bahwa hasil proses yang dipermasalahkan mekanisme pertanggungjawaban ternyata mekanisme lumpsum tidak berpengaruh untuk mekanisme," ujar Andi di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Dia menjelaskan, Kementerian Desa telah menindaklanjuti rekomendasi tim PDTT soal perttanggungjawaban pembayaran honorarium pendamping dana desa. Beberapa bukti seperti scanning transfer rekening terhadap pendamping desa yang dikirim Kemendes dianggap Andi bentuk realisasi pertanggungjawaban.

"Kami juga tanyakan ke Kementerian Desa hal apa saja yang sudah ada ditindaklanjutkan dari rekomendasi. Kami tahu bahwa Kementerian Desa sudah menindaklanjuti rekomen itu," tukasnya.

Dia menambahkan saat berdiskusi dengan Yudi membahas perbedaan pendapat tersebut, dia sempat melihat beberapa data dan menganggap rekomendasi tim PDTT telah terpenuhi. Terkhusus mengenai pertanggungjawaban honorarium pendamping dana desa dengan mekanisme lumpsum.

Berdasarkan data-data yang dilihatnya, dia menilai penggunaan dana yang dimaksud oleh Kemendes wajar dan sesuai dengan mekanisme.

"Bahwa ini sudah diserahkan (honorarium) pendamping dana desa dan sudah sesuai dengan mekanismenya maka itu sudah wajar," kata Andi.

Sebelumnya, Yudi Ayodhya selaku ketua tim PDTT Kemendes tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana honorarium pendamping dana desa dengan metode lumpsum. Dia menyebutkan dalam pembayaran terdapat dua metode yakni at cost dan lumpsum. Kedua metode tersebut menurutnya tetap harus dipertanggungjawabkan.

"Faktanya kami anggap itu tetap lumpsum namun tetap harus dipertanggungjawabkan meski sedikit," ujar Yudi, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum KPK mengenai adanya perbedaan pendapat antara tim PDTT dengan Kemendes saat itu, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Adanya temuan oleh tim PDTT BPK RI, mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran penggunaan dana sebesar Rp 425 miliar pada tahun 2015 dan Rp 552 miliar oleh Kemendes terkait honorarium. Dia juga mengungkapkan temuan itu telah disampaikan ke Kemendes untuk diminta tindaklanjuti.

Namun dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut apakah Kemendes menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut yang telah dilaporkan Oktober 2016.

"Apa ada rekomendasi tindak lanjut dari BPK?" Tanya jaksa penuntut umum KPK.

"Ada," jawab Yudi.

"Kemendes memenuhi rekomendasi?" Tanya jaksa lagi.

"Tidak tahu," tukasnya.

Seperti diketahui, Irjen Kemendes Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo didakwa menyuap auditor BPK Rochmadi dan Ali Sadli, terkait opini wajar tanpa pengecualian laporan keuangan kementerian desa tahun 2016 sebesar Rp 240 juta.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 64 KUHAP Jumbo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.