TKI dieksekusi mati Saudi, pimpinan DPR minta Komisi IX panggil Menaker & BNP2TKI

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Komisi IX memanggil beberapa pihak terkait adanya peristiwa eksekusi mati kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah Arab Saudi. Pihak terkait yang dimaksud yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Dia berharap peristiwa tersebut tak kembali terulang pada TKI lain. "Nanti komisi terkait akan memberikan koordinasi, memanggil kepala BNP2TKI dan Kemenaker yang betul-betul hal ini agar tidak terulang kembali," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

Politikus Demokrat ini meminta adanya bantuan hukum yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberi bantuan hukum kepada TKI yang terancam hukuman mati. Apalagi pelaksanaan eksekusi itu tidak diinformasikan secara transparan.

"Kita harus mendorong bantuan hukum dari pemerintah harus betul-betul kuat. Ini hal yang harus kita seriusi karena menyangkut nyawa warga negara kita," katanya.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati seorang TKI bernama Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura. Eksekusi mati itu dilakukan di Mekkah pada Minggu 18 Maret 2018 pukul 11.00 waktu setempat.

Berdasarkan keterangan pers gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat pemerhati isu buruh migran Indonesia, eksekusi mati itu amat sangat disayangkan karena dilakukan tanpa memberitahu pihak pemerintah RI terlebih dahulu.

"Berdasarkan keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Kerajaan Arab Saudi sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi itu, alias tanpa mandatory consular notification kepada perwakilan RI," ucap rilis pers gabungan dari Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran, dan Human Rights Working Group, Senin (19/3).

Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah pada 2004. Kemudian, pada tahun 2008, Pengadilan Mekah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zaini.

Sepanjang proses hukum itu berjalan selama empat tahun, otoritas Saudi tak memberikan kabar kepada pihak pemerintah Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi baru memberitahu proses hukum yang dijalani oleh Zaini kepada pihak RI ketika yang bersangkutan sudah divonis hukuman mati, yakni pada 2008. Usai itu, barulah pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah penundaan dan pembebasan Zaini dari vonis hukuman mati.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com