Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKN Bantah Tudingan Kubu Prabowo-Sandi Soal Dana Kampanye Pribadi Jokowi

TKN Bantah Tudingan Kubu Prabowo-Sandi Soal Dana Kampanye Pribadi Jokowi Sidang kedua sengketa Pilpres 2019. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menjawab ragam tudingan kubu Prabowo-Sandi yang dibeberkan sebelumnya pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Termasuk tuduhan soal sumbangan pribadi yang dikeluarkan pasangan calon urut nomor 01 itu.

"Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar," ujar Luhut Pangaribuan saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Luhut menuturkan, laporan penggunaan dana kampanye sebesar Rp 19.558.272.030 adalah dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.

Baca berita Prabowo Subianto di Liputan6.com

Dugaan dana dari kantong pribadi Jokowi muncul karena kesalahan teknis input data yang dibuat atas nama mantan wali kota Solo itu.

"Karena teknis penginputan data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma’ruf Amin," katanya.

Selain itu, lanjut Luhut, sumbangan dana kampanye dari perorangan, partai politik, kelompok ataupun badan usaha non-pemerintah telah diperiksa dan telah diverifikasi langsung oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk KPU yakni Anton Silalahi.

"Sehingga tuduhan pemohon tentang sumber dana kampanye fiktif adalah tidak benar karena telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi," ucapnya.

Sumbangan dana kampanye dari perkumpulan Golfer TBIG juga diklaim Luhut telah dicantumkan dalam laporan secara jelas dengan identitas pihak yang memberikan sumbangan.

"Maka berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan," tuturnya.

Dana kampanye ini sebelumnya dipersoalkan oleh tim hukum Prabowo lantaran ada ketidaksesuaian antara LHKPN Jokowi dengan sumbangan dana kampanye pilpres.

Tim Prabowo juga mempersoalkan sumbangan dana dari Golfer TBIG yang tak mencantumkan datanya secara jelas.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan

Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Jokowi Namanya Disebut dalam Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Sidang MK
VIDEO: Respons Jokowi Namanya Disebut dalam Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Sidang MK

Presiden Joko Widodo merespons soal namanya yang berkali-kali disebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan

Sri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden

Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Buka-bukaan Presiden Jokowi Cium Keteledoran Usai Data NPWP Miliknya Diduga Bocor dan Dijual Bersama Pejabat Elite
Buka-bukaan Presiden Jokowi Cium Keteledoran Usai Data NPWP Miliknya Diduga Bocor dan Dijual Bersama Pejabat Elite

Presiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
Beredar Daftar Menteri Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan TKN
Beredar Daftar Menteri Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan TKN

Beredar gambar bocoran daftar nama-nama menteri Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Jawab Tudingan Abuse of Power
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Jawab Tudingan Abuse of Power "Yang Punya Pengalaman Siapa?"

Tiga isu tersebut terkait penyelewengan aparatur negara, manipulasi hukum, dan cacat moral pasangan Prabowo dan Gibran

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas

Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP

Baca Selengkapnya
KPU Anggap Laporan Ganjar-Mahfud soal Nepotisme hingga Pembagian Bansos Dalam Gugatan Hasil Pilpres ke MK Salah Alamat
KPU Anggap Laporan Ganjar-Mahfud soal Nepotisme hingga Pembagian Bansos Dalam Gugatan Hasil Pilpres ke MK Salah Alamat

KPU mempertanyakan Ganjar-Mahfud mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya