Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tokoh Papua minta Revisi UU Otsus, Mendagri akan Kaji dengan Menkeu dan Bappenas

Tokoh Papua minta Revisi UU Otsus, Mendagri akan Kaji dengan Menkeu dan Bappenas Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mensos Agus Gumiwang. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa memastikan realisasi permintaan para tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo, terkait usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020. Menurut dia, hal tersebut akan direalisasikan harus dikaji bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Kalau dilanjutkan saya jamin pasti dilanjutkan. Soal bentuk evaluasi belum bisa disampaikan karena harus duduk bersama Kemenkeu dan Bappenas," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

"Dari programnya, kalau besaran anggaran belum ada pemikiran itu dari masukan presiden dan Menkeu. Evaluasi sah-sah saja tapi yang penting perdasusnya antara DPR Papua, tokoh adat, gubernur, dan bupati wali kota harus duduk bersama supaya lebih merata," kata Tjahjo.

Dia menjelaskan nantinya jika revisi tersebut sudah dilakukan. Pihaknya kata dia, akan memberikan imbauan kepada Gubernur Papua terkait beberapa skala prioritas yang harus dipenuhi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, masalah perumahan, termasuk bantuan operasional yang lebih memadai untuk para tokoh adat atau asosiasi tokoh adat di sana.

"Forum umat beragama di Papua ini menjadi penting. Karena posisi adat itu yang paling kuat dalam pengambilan kebijakan. Tugas kami hanya memantau pelantikan DPRD 1 dan DPRD 2 bisa sesuai jadwal selesai paling tidak akhir September. Kalau otsus masih 2021 masih lama," ungkap Tjahjo.

Sebelumnya diketahui dalam pertemuan tokoh-tokoh Papua bersama Presiden Joko Widodo meminta beberapa hal. Abisai Rollo, tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura meminta meminta kepada Jokowi untuk revisi UU otonomi khusus masuk dalam prolegnas 2020.

Berikut daftarnya:

1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat

2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua

3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga 4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua

5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020 Baca juga: TNI Siapkan 2 Hercules, Angkut Balik Mahasiswa Papua ke Daerah Tempatnya Belajar

6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah papua

7. Percepatan palapa ring timur papua.

8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua

9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Jokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU

kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang

Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).

Baca Selengkapnya
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua

MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika

Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah Papua
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah Papua

Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.

Baca Selengkapnya
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua

Enam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Selengkapnya
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024

PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Kaesang soal Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
Reaksi Kaesang soal Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati

Kaesang menganku enggan menanggapi urusan partai lain.

Baca Selengkapnya