Tokoh Papua minta Revisi UU Otsus, Mendagri akan Kaji dengan Menkeu dan Bappenas
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa memastikan realisasi permintaan para tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo, terkait usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020. Menurut dia, hal tersebut akan direalisasikan harus dikaji bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
"Kalau dilanjutkan saya jamin pasti dilanjutkan. Soal bentuk evaluasi belum bisa disampaikan karena harus duduk bersama Kemenkeu dan Bappenas," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
"Dari programnya, kalau besaran anggaran belum ada pemikiran itu dari masukan presiden dan Menkeu. Evaluasi sah-sah saja tapi yang penting perdasusnya antara DPR Papua, tokoh adat, gubernur, dan bupati wali kota harus duduk bersama supaya lebih merata," kata Tjahjo.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Dia menjelaskan nantinya jika revisi tersebut sudah dilakukan. Pihaknya kata dia, akan memberikan imbauan kepada Gubernur Papua terkait beberapa skala prioritas yang harus dipenuhi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, masalah perumahan, termasuk bantuan operasional yang lebih memadai untuk para tokoh adat atau asosiasi tokoh adat di sana.
"Forum umat beragama di Papua ini menjadi penting. Karena posisi adat itu yang paling kuat dalam pengambilan kebijakan. Tugas kami hanya memantau pelantikan DPRD 1 dan DPRD 2 bisa sesuai jadwal selesai paling tidak akhir September. Kalau otsus masih 2021 masih lama," ungkap Tjahjo.
Sebelumnya diketahui dalam pertemuan tokoh-tokoh Papua bersama Presiden Joko Widodo meminta beberapa hal. Abisai Rollo, tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura meminta meminta kepada Jokowi untuk revisi UU otonomi khusus masuk dalam prolegnas 2020.
Berikut daftarnya:
1. Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua
3. Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga 4. Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua
5. Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020 Baca juga: TNI Siapkan 2 Hercules, Angkut Balik Mahasiswa Papua ke Daerah Tempatnya Belajar
6. Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah papua
7. Percepatan palapa ring timur papua.
8. Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua
9. Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaUntuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaSupratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca SelengkapnyaEnam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKaesang menganku enggan menanggapi urusan partai lain.
Baca Selengkapnya