Tolak penggusuran, FK-MPR demo bawa puluhan anak sekolah
Merdeka.com - Sekitar 200-an warga pinggiran rel kereta api kembali menolak penggusuran yang dilakukan PT KAI. Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (15/9).
Dalam demo kali ini, warga yang mengatasnamakan FK MPR (Forum Komunikasi Masyarakat Pinggir Rel) tetap membawa puluhan siswa SD dan SMP. "Mereka ini anak-anak yang terdampak jika rumah kami tetap digusur. Ada 300-an anak sekolah yang tinggal di pinggir rel sepanjang Stasiun Besar hingga Pulau Brayan," kata Jhoni Naibaho, Ketua FK MPR.
Dalam aksinya, massa melakukan long march dari kawasan Jalan Glugur menuju Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Setelah menyampaikan aspirasi di sana, mereka berencana bergerak menuju Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Dimana letak rumah terbengkalai ini? Bangunan tersebut diketahui berlokasi di area Gajahmungkur, Semarang.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai? Rumah ini dulunya dimiliki oleh almarhum artis Suzzanna.
-
Mengapa rumah ini terbengkalai? Setelah lebih dari satu abad berdiri,tampak rumah ini sekarang menjadi terbengkalai,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai itu? Bangunan kuno milik artis terkenal yang terbengkalai sejak 1990-an, kini menjadi pusat perhatian di kanal YouTube Sang Penjelajah Amatir.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
Massa menuntut pembatalan penggusuran di sepanjang pinggir rel. "Kalau penggusuran tetap dilakukan, kami menuntut relokasi yang layak," ucap Jhoni.
Massa juga meminta Pemprov Sumut dan Pemkot Medan segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat pinggir rel. Mereka juga menolak dilibatkannya aparat TNI dalam upaya penggusuran mereka. "Malah tadi malam, OKP sudah digunakan untuk mengintimidasi warga," sebut Jhoni.
Demo tolak penggusuran di MedanPenggusuran masyarakat pinggir rel dilakukan PT KAI menyusul proyek pembangunan rel ganda. Khusus di lintasan dari Stasiun Besar menuju Pulo Brayan, terdapat sekurangnya 874 rumah yang akan dibongkar. "Sekarang kami tersisa 553 rumah. Yang sudah bersedia digusur itu karena mereka sudah diintimidasi," sebut Jhoni. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para pelajar itu mengikuti ajakan untuk bergabung di gedung DPR RI dari mulut ke mulut dan sosmed.
Baca SelengkapnyaKehadiran mereka disambut sejumlah mahasiswa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.
Baca SelengkapnyaDemo berlangsung ricuh hingga malam hari. Tembakan gas air mata membuat udara di sekitar lokasi demo membikin sesak dan perih di mata.
Baca SelengkapnyaKemenPPPA sudah melakukan koordinasi dan pemantauan penanganan peserta unjuk rasa berusia anak di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaKPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di rumah sakit terdekat dari lokasi unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaAda indikasi mobilisasi anak-anak sekolah ini dilakukan pada sore hari di batas waktu pelarangan demo dengan pola yang mirip.
Baca SelengkapnyaPolisi menyiapkan skenario pengalihan arus lalu di lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaBuruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca Selengkapnya