Follow
Tolak People Power a la Amien Rais, Ratusan Sarjana Rakyat Dukung Jokowi
Merdeka.com - Ratusan warga Karanganyar yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menentang rencana politikus senior Amien Rais yang akan mengerahkan masa atau people power jika terjadi kecurangan pada Pemilu 2019.
Para sarjana ini menilai rencana tersebut sebagai bentuk intimidasi dan teror terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) ISRI, Cahyo Gani Saputro, mengatakan statement yang selalu dilontarkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sangat tidak mengedukasi masyarakat.
"Pernyataan Pak Amien Rais itu sangat mencederai demokrasi yang sudah kita bangun. Karena mengintimidasi proses demokrasi yang sedang berlangsung," ujar Cahyo, di sela acara deklarasi dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf di Karanganyar, Jumat (5/4) malam.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Apa yang diancam AIPI dalam Pemilu? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Di mana asas penyelenggara pemilu diterapkan? Asas-asas penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi, keberagaman, kesetaraan, keamanan, kejujuran, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Cahyo menyatakan, kecaman rencana people power tersebut dianggap wajar, mengingat masih banyak instrumen yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kecurangan atau persoalan dalam proses pemilu. Baik melalui Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekarang ini Indonesia sudah berhasil menduduki peringkat ketiga dalam berdemokrasi. Tapi ketika kemudian justru masyarakat diajak untuk tidak memercayai sistem dan instrumen yang sudah ada, tentu ini sangat keliru dan harus dilawan," katanya.
Untuk itu, para sarjana rakyat ini berjanji untuk terus mengawal program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Pihaknya juga berkomitmen untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan, dan menangkal informasi hoaks yang sangat memprihatinkan.
Ketua DPC ISRI Kabupaten Karanganyar, Heru Susanto Wahyu Saputro menambahkan, ke depan fokus yang akan digarap oleh ISRI adalah mengawal program pemerintah yang pro rakyat. Pasalnya, saat ini sudah cukup banyak program terobosan yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pembiayaan usaha, pembagian sertifikasi tanah dan lainnya.
"Kami sangat mengapresiasi program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Karena dengan program yang sudah dijalankan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca Selengkapnya
Amien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca Selengkapnya
Demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca Selengkapnya
Amien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca Selengkapnya
"Benar, mereka (yang menolak perubahan) itu punya kekuatan uang dan harta," kata Anies.
Baca Selengkapnya
Amien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya
Sekitar 820.000 Posko TPS Gerakan Rakyat telah berdiri
Baca Selengkapnya
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca Selengkapnya