Tuntut tunjangan, ratusan guru daerah terpencil mogok mengajar

Merdeka.com - Ratusan guru di Pulau Banyak, Kabupaten Singkil mogok mengajar. Mereka menuntut agar semua guru di sana diberikan tunjangan guru terpencil, lantaran perjuangan untuk mengajar tak mudah. Jarak tempuh dari daratan Singkil ke Pulau Banyak selama 7 jam menggunakan boat nelayan.

Selain itu, di Pulau Banyak, Pulau Haloban dan Pulau Banyak Barat dan sekitarnya jalan darat tidak beraspal. Parahnya lagi, di daerah tersebut tidak ada pasar dan perbankan. Sehingga guru di sana harus mengambil gaji ke daratan menempuh perjalanan laut sekitar 7 jam.

Ketua Kobar-GB Aceh, Sayuti Aulia menyatakan mendukung penuh aksi mogok mengajar sekitar 250 guru di sana. Karena ini akumulasi kekecewaan guru di sana sejak lama, karena tidak mendapatkan tunjangan guru terpencil.

"Secara geografis seharusnya Pulau Banyak dan sekitarnya itu sudah masuk daerah terpencil. Jadi aneh sekarang mereka tidak dianggap," kata Sayuti Aulia, Kamis (6/4).

Anehnya, sebut Sayuti, ada beberapa orang guru yang ditempatkan di sana sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil. Sedangkan lainnya sudah mengusulkan sejak beberapa tahun lalu, belum ada realisasinya.

"Inilah yang menjadi pemicu kecemburuan sosial. Kalau pemerintah tidak sanggup lagi membayar mereka, sudah hapus saja," tegasnya.

Sayuti juga membandingkan tingkat terpencil Pulau Aceh yang masuk dalam Kabupaten Aceh Besar, hanya 1,5 jam perjalanan laut dari daratan dengan pusat kota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Akan tetapi semua guru di Pulau Aceh sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil.

"Nah bagaimana perbandingan begitu berbeda, jauh tinggal di tengah laut dianggap tidak terpencil, ini kan aneh," sebutnya.

Oleh karena itu, sebutnya, guru yang sedang mogok sekarang tidak akan berhenti hingga ada solusi yang diberikan kepada mereka. Selain itu, guru di sana juga meminta pihak Kementeri Daerah Tertinggal untuk segera meninjau lokasi, sehingga bisa paham bahwa di Pulau Banyak dan sekitarnya masih sangat terpencil.

"Bila perlu menterinya diminta datang ke Pulau Banyak langsung, biar melihat langsung," tegasnya.

Hal yang dikhawatirkan aksi mogok ini, sebut Sayuti, bisa mengganggu proses belajar mengajar, terutama siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) hendak mengikuti Ujian Nasional (UN). Bila ini terus berlanjut, berpotensi mengganggu pelaksanaan UN di Pulau Banyak dan sekitarnya.

"Kita tidak mengharapkan, tetapi kami pikir kalau itu dilakukan adalah hak mereka, karena pemerintah mengabaikan mereka," imbuhnya.

Aksi mogok mengajar ini sudah dilakukan sejak kemarin dan hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Ada sekitar 230-250 guru sedang mogok mengajar di Pulau Banyak dan sekitarnya, sehingga proses belajar mengajar terganggu.

"Hari ini bahkan mereka sedang aksi," tutupnya. (mdk/cob)