Vaksinasi Dosis Pertama Covid-19 Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Capai 60 Persen

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyebut vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan mencapai 60 persen. Kendati begitu, guru dan tenaga pendidik yang belum divaksinasi di wilayah PPKM level 1-3 tetap diizinkan melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

"Saat ini vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dosis pertama mencapai 60 persen atau dari 5,5 juta guru sudah 3,4 juta orang yang divaksinasi. Sedangkan untuk dosis kedua sudah sebanyak 40 persen dari jumlah guru," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen), Jumeri dalam keterangan tulis, Sabtu (11/9).

Jumeri menegaskan vaksinasi guru maupun siswa tak menjadi prasyarat bagi sekolah untuk menggelar PTM terbatas. Namun begitu, dalam upaya mengembalikan peserta didik ke sekolah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

"Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah satuan pendidikan tersebut harus sudah masuk di wilayah PPKM level 1-3. Apalagi jika pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi, sekolah wajib menyediakan opsi tatap muka terbatas, juga memberi opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ujar dia.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, prioritas vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tetap berjalan. Nadia menyebut Kemenkes selalu mengingatkan kepada dinas kesehatan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, kota, untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mempercepat vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan.

"Jadi kita dorong untuk menunjang upaya kita dalam melakukan pembelajaran tatap muka," tandasnya.

Target Nadiem Tuntaskan Vaksinasi Guru Meleset

Capaian vaksinasi ini meleset dari target yang dicanangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk menyelesaikan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan sampai akhir Agustus 2021. Hal itu di sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada akhir Mei lalu.

"Jadi kita memang mengejar, jadinya Insya Allah kita masih bisa mencapai target kita, InsyaAllah harapannya di akhir bulan Juli atau paling telat akhir bulan Agustus," ujar dia.

Padahal target Agustus 2021 merupakan perpanjangan dari target semula yang bakal dikelarkan sampai akhir Juli 2021. Nadiem bilang demi mempercepat proses vaksinasi kepada para pendidik, pihaknya bakal melibatkan sumber daya dari perguruan tinggi (PT). Utamanya dari sejumlah Fakultas Kesehatan.

"Untuk akselerasi Kemendikbudristek akan jadi salah satu operator vaksinasi. Kami merasa ini Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk vaksinasi semua guru-guru ini, tanpa ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka (pembelajaran secara tatap muka)," ujar Nadiem.

Mantan Bos Gojek Indonesia itu mengatakan, akan ada 13 ribu tenaga dari PT untuk membantu mempercepat proses vaksinasi terhadap para guru di seluruh Tanah Air.

"Dari Fakultas Kesehatan negeri (perguruan tinggi negeri) 28 fakultas terlibat, dari Fakultas Kesehatan swasta ada 21 yang terlibat, ada dari RS pendidikan. Ini semua vaksinator yang akan kita gunakan, kita kerahkan khusus mengakselerasi guru," katanya.

Nadien mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 terhadap para pendidikan dan tenaga kependidikan awalnya demi menyongsong PTM di sekolah pada Juli 2021 lalu.

"Dengan pasokan vaksin yang sering terhambat karena diluar kontrol kita, kita masih bisa memvaksinasi 28 persen dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan waktu yg lumayan singkat," ucapnya.

Pasalnya untuk bisa "memaksa" sekolah untuk menjalankan PTM terbatas pihaknya menerbitkan SKB 4 Menteri yang mewajibkan sekolah dengan guru dan tenaga kependidikannya telah divaksin secara lengka agar menyediakan opsi PTM terbatas.

Dari 514 kabupaten/kota, 471 daerah di antaranya berada di wilayah PPKM level 1-3. Jika dihitung dari jumlah sekolah sebanyak 540 ribu sekolah, 91 persen di antaranya telah diperbolehkan melakukan PTM terbatas.

“Jadi ada 490.217 sekolah yang diperbolehkan. Tapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi,” ujar Jumeri.

Jumeri juga mengakui bahwa vaksinasi menjadi salah satu kendala yang membuat sekolah belum menerapkan PTM terbatas. Sampai saat ini rata-rata baru 50 persen dari daerah-daerah yang telah diizinkan menggelar PTM terbatas untuk menjalankan pembelajaran di kelas.

"Ada alasan yang kedua, sebagian besar PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) belum mendapatkan vaksin, itu sehingga menjadi hambatan," ujarnya lewat kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (10/9/2021).

Sementara itu faktor utama yang membuat sekolah belum menggelar PTM terbatas menurut Jumeri adalah izin dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di daerah. Banyak sekolah yang belum mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 sehingga mereka tak bisa menjalankan pembejaraan di sekolah.

"Kemudian ada sebagai orang tua yang juga mungkin belum mengizinkan karena belum mantap putra-putrinya berangkat ke sekolah," paparnya.

Untuk itu ia mendorong pemerintah daerah agar segera mengizinkan sekolah di daerahnya. Jumeri menganggap sudah ada kesamaan pandangan antara pemda dan pihaknya soal pelaksanaan PTM terbatas. Di mana pemda juga mengakui urgensi pelaksanaan PTM terbatas bagi murid di tengah pandemi Covid-19.

"Nah soal beda waktu membuka ini, itu hanya soal pertembangan-pertimbangan khusu di setiap daerah. Mungkin daerah dinyatakan sudah level 2 atau 3 tapi ada gandengan dengan kabupaten kota lain yang mungkin masih level 4," katanya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com