Wakil Bupati Bengkalis Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Pipa

Merdeka.com - Perkara dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan seorang tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar di Inhil.

Polda Riau menetapkan Wakil Bupati Bengkalis Muhammad sebagai tersangka baru. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

"Iya benar sudah tersangka. SPDP sudah kami terima dengan tersangka inisial M," ujar Kepala Kejati Riau, Mia Amiati SH MH yang didampingi Asisten Pidana Khusus (Pidsus), Hilman Azazi SH MH, Kamis (6/2).

Aspidsus Kejati Riau, Hilman menyebutkan, SPDP tersebut diterima pada tanggal 3 Februari 2020 dari penyidik Dit Reskrimsus Polda Riau. Sebelum penetapan Muhammad sebagai tersangka, pihaknya bersama penyidik melakukan gelar perkara.

"Jadi setelah melakukan gelar perkara, kemudian melihat pembuktian dan barang bukti di persidangan atas tersangka yang sudah diadili, peran tersangka M harus dipertanggungjawabkan dalam perkara ini," lanjut Hilman.

Hari ini, Muhammad kembali dipanggil ke Ditreskrimsus Polda Riau untuk diperiksa sebagai tersangka Dugaan Korupsi PDAM di Inhil. Namun dia tidak datang.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto membenarkan adanya agenda pemeriksaan wakil Bupati Bengkalis itu sebagai tersangka di Kantor Ditreskrimsus.

"Iya, dipanggil hari ini tapi sampai sekarang belim hadir yang bersangkutan," kata Sunarto.

Merdeka.com mencoba mengkonfirmasi kepada Muhammad, namun hingga berita ini diturunkan belum direspons. Telepon selulernya tidak aktif.

Diketahui, perkara yang menjerat Muhammad ini, sebelum dirinya menjadi Wakil Bupati Bengkalis. Dimana, dalam proyek tersebut, Muhammad saat itu menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Pemprov Riau tahun 2013.

Dalam perkara ini, sudah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka yang telah divonis bersalah adalah Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut dan Syahrizal Taher, selaku Konsultan Pengawas.