Follow
Wakil Ketua MPR Sebut Fanatisme Bisa Merusak Kemajemukan
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid menilai, fanatisme yang berujung pada tindakan radikal menjadi fenomena global yang mesti diwaspadai. Merasa golongannya paling benar, sedangkan yang lain salah jelas bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.
Menurut Politikus PKB ini, fanatisme bisa merusak kemajemukan, karena akan melahirkan sikap yang merasa paling benar dan semaunya sendiri.
"Dan jelas tindakan tersebut berbahaya bagi Indonesia yang majemuk agama, bahasa, dan suku bangsanya," kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Jumat (4/12), dikutip dari Antara.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Bagaimana Pancasila membawa bangsa ke kemajuan? Dengan mengamalkan Pancasila, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang besar.
-
Mengapa Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM? Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab“ yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM.
-
Ciri khas apa yang paling utama dalam Demokrasi Pancasila? Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Layaknya demokrasi pada umumnya, Demokrasi Pancasila juga meletakkan kekuasaan tertingginya di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan yang mutlak termasuk untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Gus Jazil mendorong pemerintah untuk mencegah dan menindak sedini mungkin agar tertutup celah lahirnya pikiran dan sikap radikalisme. Pemerintah perlu membuka berdialog dengan semua kalangan secara terus menerus.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan, dengan menghidupkan budaya dialog, serta menghindari kebijakan dan tindakan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi warganya," tegas anggota Komisi III DPR tersebut.
Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, jika fanatik berlebihan sampai menjadi radikal masih tumbuh subur, berarti demokrasi di negara ini belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, demokrasi merupakan alat untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata.
"Jika tidak bisa menangkal paham tersebut, kita patut instrospeksi terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Dilawan dengan Pancasila
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut, radikalisme adalah ancaman yang memaksakan kebenaran absolut dalam tafsir tunggal yang memaksakan kebenaran dirinya serta yang lain salah.
"Ini harus dilawan dengan keyakinan yaitu ideologi Pancasila," kata Benny.
Sedangkan Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang melakukan cara-cara premanisme, apalagi sampai menghalangi proses penegakan hukum.
"Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Idham. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Mahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya
Mahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
Narasi intoleran dan radikal dari kelompok teror ini perlu diimbangi dengan narasi tandingan berupa moderasi beragama dan seruan toleransi.
Baca Selengkapnya
Indonesia sudah dipersatukan empat Pilar Kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bisa semakin kuat dengan menerapkan moderasi beragama.
Baca Selengkapnya
JK kemudian bicara tentang demokrasi. Menurut dia, banyak yang salah kaprah dalam memahami demokrasi.
Baca Selengkapnya
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnya
Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Baca Selengkapnya
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca Selengkapnya