Wali Kota Malang Klarifikasi Pernyataan Wakilnya Soal Pemulangan Mahasiswa Papua
Merdeka.com - Wali Kota Malang Sutiaji langsung menggelar jumpa pers menyikapi pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang dituding menjadi akar persoalan ricuh demo di Manokwari dan Jayapura. Dalam pernyataannya, Wakil Wali Kota Malang sempat menyinggung soal pemulangan mahasiswa Papua.
Sutiaji menegaskan, pemerintah Kota Malang tidak pernah terpikir mengeluarkan kebijakan untuk melarang termasuk memulangkan mahasiswa asal Papua. Dia sekaligus meminta maaf atas insiden kericuhan yang terjadi saat aksi demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP).
"Pemerintah Kota sampai saat ini tidak pernah buat kebijakan berkaitan pemulangan dan sebagainya. Jangankan WNI, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita. Tidak akan pernah ada larangan atau pemulangan," ujar Sutiaji kepada wartawan di kantornya, Senin (19/8).
-
Bagaimana warga Malang menghalangi pasukan Mataram? Setelah berhasil menyingkirkan pohon-pohon tumbang dan siap menduduki Malang, pasukan Kerajaan Mataram diadang pasukan Bupati Malang saat itu, Ronggosukmo.
-
Apa yang terjadi pada keluarga di Malang? Polisi menduga tiga orang dalam satu keluarga yang meninggal dunia di Kabupaten Malang bunuh diri bersama-sama.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kenapa pusat kerajaan berpindah ke Malang? Baru setelah Ken Arok membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang.
-
Mengapa tahanan PKI di Madiun kebal peluru? Benar saja, saat celana lurah itu dibuka. Dia langsung lemas, lantas meninggal. Kasus Kebal Peluru ini Bukan Satu-Satunya Dalam Pemberontakan Madiun
-
Siapa PJ Walikota Malang yang bertemu AMA Malang? Pada tanggal 11 Januari 2024, jajaran pengurus AMA Malang melakukan silaturahmi ke kantor Walikota Malang untuk bertemu dengan Pejabat Juru Bicara (PJ) Walikota yang baru, yaitu Bapak Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.
Dia mengatakan, setiap individu yang tinggal di Malang harus dilindungi. Termasuk mahasiswa Papua yang tengah menimba ilmu di Kota Apel.
"Malang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Siapapun boleh berada di sini. Utamanya saudara-saudara kita dari Papua. Mereka warga kita juga, harus kita perlakukan yang seharusnya, kita harus menaungi dan melindungi bersama," tegasnya.
Dia mengaku baru mengetahui adanya pernyataan dari Wakil Wali Kota yang menyinggung soal pemulangan. Sutiaji tidak mengetahui persis kapasitas Sofyan Edi Jarwoko saat mengeluarkan pernyataan itu.
"Saya tegaskan, saya wali kota tegaskan tidak ada. Mungkin itu atas nama masyarakat atau FKPPI, saya tidak tahu. Keputusan kota tidak ada pemulangan."
Sutiaji melanjutkan, Malang tidak inklusif. Artinya, semua orang boleh tinggal di Malang tanpa ada larangan dalam bentuk apapun.
"Jangankan Papua, orang luar negeri kuliah di Malang banyak. Misalnya Timor Leste juga banyak," ucapnya.
Simak video pernyataan lengkap Wali Kota Malang berikut ini:
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo mengingatkan mahasiswa di masa depan jangan menjadi antek asing
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan, alumni LPDP harus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta, agar semua pihak tidak membesar-besarkan hal-hal negatif tentang Papua.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaSihol Situngkir memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri terkait tersangka TPPO mahasiswa magang ke Jerman
Baca SelengkapnyaDPR menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaDengan kondisi geografis yang sangat luas tersebut, Jokowi menjelaskan, maka ibu kota Nusantara (IKN) dipilih di Kalimantan.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan jumlah pengungsi etnis Rohingya terus bertambah karena adanya jaringan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca Selengkapnya