Wali Kota Tangsel Dukung Pemindahan Ibu Kota: Mudah-mudahan Ada Pemerataan

Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan, mendukung rencana pemindahan Ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menilai saat ini volume penduduk di Pulau Jawa sudah sangat padat dan hampir terpusat di DKI Jakarta.

"Kita mendukung karena pasti ada kajian yang terbaik. Dan mudah-mudahan sesuai tujuan dari pemindahan ibu kota ada pemerataan di semuanya," tandas Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany di BSD, kota Tangerang Selatan, Selasa (27/8).

Menurut Airin, Pemerintah pusat pasti sudah melakukan kajian matang sebelum memindahkan Ibu kota ke Samboja Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.

"Pada dasarnya meyakini apa yang dibuat keputusan yang terbaik untuk bangsa indonesia. Dan tentunya melihat urgensi dan lainnya," ucap dia.

Airin berharap wacana pemerintah menjadikan Jakarta menjadi pusat ekonomi Indonesia ikut berdampak kepada Tangsel ke depannya.

"Selama ini hampir terkonsentrasi di DKI Jakarta. Dan 50 persen masyarakat Tangsel bekerja di Jakarta, tapi tidak semuanya itu bekerja di Pemerintahan. Sementara yang pindah ini pusat pemerintahan, pusat bisnis masih tetap di Jakarta. Mudah-mudahan ada dampak positif buat kita di Tangsel," kata dia.

Sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi di Tangsel berada di atas 7 persen. "Pertumbuhan ekonomi di Tangsel bahkan diatas 7 persen," terang Airin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Ada dua wilayah kabupaten yang dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi di Tanah Air. Saat ini, kesenjangan ekonomi Pulau Jawa dengan Luar Jawa mencapai 55 persen dan 45 persen di luar Jawa.

"Setelah otonomi, malah naik jadi 58 persen. Tidak hanya cukup dengan pemerataan tapi harus ada kegiatan yang konkret dalam bentuk investasi berbentuk hilirisasi," kata Bambang di Jakarta.

Alasan kedua yaitu, pembangun ibu kota merupakan upaya pemindahan pusat pemerintahan saja. Pemindahan pemerintah yang merupakan bagian dari jasa pemerintahan yang tentunya akan berdampak pada wilayah sekelilingnya.

"Dampaknya akan memperlambat kesenjangan. Kita akan mengembangkan 10 pusat metropolitan, 4 nya ada di Jawa. Kalau kawasan metropolitan ini berkembang, tentu akan pembangunan kawasan menjadi pioneer ekonomi.