Wapres JK Nilai Aksi 22 Mei Dipenuhi Banyak Kepentingan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai aksi 22 Mei telah dipenuhi berbagai macam kepentingan. Mulai dari kepentingan politik, keagamaan hingga ekonomi.
"Kita harapkan masyarakat untuk tenang dan karena ini kelihatannya sudah yang ikut serta sudah bermacam-macam dan banyak kepentingan, ada kepentingan politik ada kepentingan keagamaan, dan kepentingan ekonomi," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (22/5).
Namun, Pemerintah berharap masyarakat bisa menyelesaikan kerusuhan aksi 22 Mei dengan cara dialog dan prosedur hukum.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
"Aparatur pemerintah, negara baik polisi tentara dan aparat lainnya itu selalu berusaha untuk memberikan solusi yang cukup baik," kata JK.
JK juga meminta massa berdemo dengan baik agar tidak merugikan orang banyak. "Karena apabila terjadi maka kota kita, negara kita kalau terjadi kerusuhan bermacam-macam itu semua akan kena akibatnya," lanjut JK.
Seperti diketahui, aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.
Setelah dipecah, ketegangan kembali terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa melempari polisi dengan batu, botol dan petasan. Tak berhenti di situ massa lain juga membuat kekacauan di Jalan KS Tubun Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.
Di sana massa menyerang asrama Polri. Sejumlah kendaraan dibakar. Polisi meyakini massa yang buat kericuhan berbeda dengan kelompok yang unjuk rasa di Bawaslu.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaTerlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, bila semua pihak di Myanmar mau bersatu maka penyelesaian konflik bisa terwujud.
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Koalisi Pilih Pulih demonstrasi di depan Istana Kepresidenan
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau tidak melintas di Jalan Merdeka Barat lantaran adanya demo ini.
Baca SelengkapnyaDengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Imbau Pendukung Capres-Cawapres Terima Apa Pun Putusan MK
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca Selengkapnya